Politik

Tips Najwa Shihab Untuk Mahasiswa Lampung dalam Memilih Pemimpin
Founder Narasi TV sekaligus jurnalis nasional, Najwa Shihab, menghadiri dialog spesial bertema di Aula Fakultas Pertanian Unila.
Provinsi Lampung masuk dalam 10 besar kategori rawan tinggi netralitas ASN pada pemilu dan pilkada 2024.
Proses pengisian kekosongan pimpinan Provinsi Lampung itu mendapatkan sorotan khusus dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bakal calon presien (bacapres) Anies Baswedan mengaku sebagai capres dengan aset terkecil di antara kandidat lainnya.
Sejumlah posisi Komisioner KPU di Tulangbawang Barat (Tubaba) dan Lampung Utara kosong dalam sebulan terakhir.
Bawaslu Bandar Lampung mulai menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) bacaleg yang pemasangannya melanggar PKPU 15 Tahun 2023.
Sejumlah partai politik (parpol) di Lampung berencana mengajukan perubahan komposisi bakal calon legislatif (bacaleg).
Saat ditanya terkait Pj Bupati Tanggamus dirinya mengatakan, belum mengetahui kapan dilantiknya Pj Bupati Tanggamus.
Aparatur sipil negara (ASN) harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media. Sebab, sosmed menjadi salah satu sarana bagi peserta pemilu.
DPRD Lampung segera mengirimkan surat usulan pengunduran diri Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim ke Pemerintah Pusat.
Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Gerindra, PAN, dan Golkar.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Lampung segera menggelar pertemuan dengan DPW PKS dan PKB Lampung pada pekan ketiga September 2023.
Keputusan itu mutlak disetujui petinggi dan seluruh kader PKS. Semua pendapat peserta Majelis Syura juga sudah didengar.
DPP PKS resmi mendukung Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan pada pilpres
Bawaslu Lampung memerintahkan seluruh jajaran di kabupaten/kota untuk menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) yang terpasang.
Lampung Coruption Watch (LCW) menyoroti besaran anggaran Pilkada Gubernur Lampung yang mencapai Rp395 miliar.
Berdasarkan data, ada 591 APS Bacapres, Bacaleg DPR, dan DPD RI, Bacaleg DPRD Provinsi, kabupaten/kota yang melanggar.
Mulai dari door to door menjelang fajar, hingga memberikan uang kepada para pemilih usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Saut menilai, Indonesia saat ini sedang mengalami masa ruwet.
Sosialisasi itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang.