Pilkada
Pilkada Perlu Pengawasan Partisipatif Panwaslu dan Masyarakat
Oleh karena itu, dituntut kemampuan Bawaslu untuk menghindarkan masyarakat sebagai pelaku maupun korban pelanggaran tersebut.
Sekarang PKPU lagi proses untuk diuji publik oleh KPU RI. Kita tinggal menunggu saja semua sudah ada di draf PKPU tersebut.
Jika keempat hal tersebut telah diselesaikan oleh mereka, DPP akan mengeluarkan surat rekomendasi calon kepala daerah kepada keduanya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung belum memiliki wacana untuk menambah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kota Bandar lampung masih merinci secara internal kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil walikota.
Bawaslu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengadopsi protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung ajukan 675 tempat pemungutan suara (TPS).
Untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember mendatang, KPU Kabupaten Pesawaran mengajukan tambahan dana.
Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandar Lampung tahun 2020 aman dan tidak terpangkas untuk penanganan kasus wabah covid-19.
Kami sudah menjalin komunikasi dengan parpol yang belum menentukan dukungan.
Sejumlah daerah (kabupaten/kota) di Lampung siap melanjutkan tahapan-tahapan pilkada mulai 15 Juni 2020.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 Kabupaten/Kota yang ada di Lampung direncanakan akan terus berjalan di tengah pandemi korona.
Kesepakatan terlaksana pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Tentunya jika data itu semestinya tak bisa diakses publik, kebocoran akan dijadikan pertanyaan.
Kesiapan berkaitan dengan, kesiapan tahapan teknis, kesiapan mental, dan kesiapan pengetahuan.
KPU RI melayangkan surat kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) ihwal prediksi berakhirnya pandemi.
Netralitas ASN ini menjadi problem di semua daerah, terutama yang ada petahana. Itu terkonfirmasi di semua daerah yang dipetakan tinggi.
Calon petahana akan diskualifikasi sebagai calon kepala daerah bila terlambat mengurus mutasi jabatan.
kebijakan dan langkah-langkah harus diambil agar tahapan tetap berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik.
Pemerintah dinilai terlalu memaksakan diri menggelar pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020.
