Pengamat ekonomi Universitas Lampung (Unila) Marselina Djayasinga mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Satu terdakwa yang ikut dalam aksi unjuk rasa dan melakukan perusakan sejumlah pos polisi pada 7 Oktober 2020, disidangkan.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerjatelah diakui oleh Bank Dunia sebagai terobosan besar untuk mengakselerasi ekonomi.

Kalau kita pakai logika sedikit saja, justru yang diuntungkan masyarakat kecil, masyarakat bawah yang selama ini tak punya akses sumber daya ekonomi.

Salah satunya, FRI berharap pemerintah dan DPR selalu membuka diri terhadap masukan kritis dari semua pihak.

Rencananya besok Pak Gubernur mengundang kepala daerah se-Lampung, pimpinan perguruan tinggi, forkopimda, dan instansi terkait di Pusiban.

Mereka terindikasi membuat kericuhan saat demonstrasi serentak pada Kamis, 8 Oktober 2020.

Sejumlah konfederasi buruh menilai Undang-undang Cipta Kerja tak merugikan kaum buruh.

Fungsi strategis bank tanah yakni menjamin keberlangsungan kepentingan nasional.

Ketentuan perizinan membuka lembaga pendidikan tidak berlaku secara keseluruhan atau nasional. Namun, hanya diterapkan pada zona ekonomi khusus (KEK).

Namun, polisi akan meminta korlap untuk mengurangi massa jika buruh berkeras unjuk rasa untuk mencegah klaster baru Covid-19.

Aksi berujung rusuh sekitar pukul 18.05 WIB. Massa sebelumnya melakukan pelemparan ke arah Gedung DPRD Jawa Barat, kemudian dihalau aparat keamanan.

Saya sarankan coba baca menyeluruh isi UU omnibus law. Kalau belum puas, ada judicial review.

Saya mohon persetujuan dalam forum rapat paripurna ini. Bisa disepakati?