Thr
Pemkot Metro Anggarkan 16,7 Miliar untuk THR
Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menganggarkan Rp16,7 miliar untuk pembagian tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.
Pemerintah Kota (Pemko) Metro masih mengkaji pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membuat posko pengaduan dan konsultasi Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.
Pemerintah Kabupten Lampung Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamsel mulai membayarkan gaji ke-14 atau THR bagi ASN.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi untuk tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat untuk tidak meminta uang mengatasnamakan tunjangan hari raya (THR) ke siapa pun.
Sampai sekarang surat edaran tersebut belum diterbitkan.
Penolakan pemberian bingkisan diperlukan untuk menjaga independensi jurnalis.
Polisi akan melakukan edukasi ke masyarakat untuk mengantisipasi aksi tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih menunggu aturan Pemerintah Pusat terkait tunjangan hari raya (THR) pegawainya.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan menyatakan siap mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) atau Gaji ke-14 bagi ASN.
Pemerintah Provinsi Lampung menginstruksikan kepada perusahaan di Bumi Ruwai Jurai untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021
Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp78 Miliar untuk tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2021 yang disalurkan kepada aparatur sipil negara (ASN)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kepada pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya karyawan dan buruh pada Lebaran 2021.
THR merupakan pendapatan non-upah yang harus diberikan perusahaan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sudah menjadi tradisi orang Indonesia saat perayaan hari lebaran, anak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Menjelang hari raya idulfitri 1441 hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mendahulukan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung catat hingga saat ini sudah terdapat setidaknya 3 perusahaan yang membuat pelaporan.
Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan posko pengaduan dan bersedia memfasilitasi dialog perusahaan dengan perwakilan karyawan.
