Tanah

Bangun Sistem Pendataan Akurat Atasi Potensi Konflik Pertanahan
Berbagai persoalan kepemilikan tanah berpotensi memicu permasalahan di bidang kehidupan lain.
Penyelesaian penerbitan sertifikat tanah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPN.
Sumaindra mengatakan hampir seluruh kabupaten/kota di Lampung terdapat konflik agraria antara petani dan perusahaan-perusahaan besar.
Tak terima surat tanah dibakar pamong desa, Suhadi (58) melapor ke Kepolisian Resor (Polres) Lampung Timur.
Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) meminta Jemaah calon haji (JCH) berhati-hati saat hendak menyeberang di jalanan di Tanah Suci.
"Usulan kami pada 2020 sebanyak 107 bidang tanah dan pada 2021 sebayak 150 bidang tanah," kata dia, Minggu, 22 Mei 2022.
“Secara tertulis pemkab mengundang saya selaku ahli waris dan wakil warga pada Selasa, 17 Mei 2022 mendatang," kata dia.
Pemerintah desa Waysari juga mengakui tanah warga memang berada di lokasi yang dibangun perumahan tersebut.
Alizar mengaku sudah melapor ke SPKT Polsek Metropusat sejak 27 Oktober 2020.
Tambahan itu diperoleh setelah mediasi panjang yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Mandah dengan pemilik tanah.
Edi Bagong terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 266 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.
Pasalnya, sertifikat yang diproses melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2017 itu tak kunjung mereka terima.
Kepala BPN Kota Metro, Fauzimar mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mencari warkah tersebut.
Ahli waris tanah perumahan di Waisari yang sempat digeruduk warga mengeklaim keaslian kepemilikan area tersebut.
Tiga Satpam menghampiri dan ingin merampas handphone dan handycam.
Ahli waris menggugat keabsahan akta jual beli dalam sidang lanjutan sengketa lahan seluas sekitar 2,8 hektare di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro
Empat tahun lamanya sejak 2017, sertifikat yang dibuat tak kunjung jadi
Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan sertifikat tanah untuk warga Provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, dan Lampung.
Pengosongan ditunda lantaran menunggu saran pengadilan.