Polres Lampung Timur meringkus mantan Kepala Desa Sukadana Timur, IW (50), dan tiga warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur.

PT Gunung Aji Jaya PT GAJ mangkir dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Lampung Tengah.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menerima pelimpahan tahap II berkas perkara mafia tanah Desa Malangsari, Lampung Selatan.

Rapat musyawarah penyelesaian sengketa tanah Way Abar, Sumbermarga, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, lagi-lagi belum ada titik temu.

Puluhan warga Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan, bersama LBH Bandar Lampung, menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sengketa tanah hingga saat ini menjadi salah satu kasus yang mendominasi aduan masyarakat Lampung.

Aduan agraria atau sengketa tanah masuk lima besar laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan Lampung.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung mengungkap peran kelima mafia tanah yang serobot lahan Desa Malangsari.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung mengungkap kronologis mafia tanah yang menyerobot lahan warga Desa Malangsari.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (Kanwil BPN) Lampung mencatat setidaknya ada 50 aduan sengketa tanah hingga saat ini.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung akhirnya memeriksa jaksa inisial AM yang terseret kasus mafia tanah di Desa Malang Sari.

Pelapor kasus dugaan pemalsuan tanda tangan akte tanah mempertanyakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polda Lampung.

Sejumlah ahli waris kepemilikan atas tanah Poerba Ratoe, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur memasang plang kepemilikan atas tanah.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang melakukan pencocokan objek tanah (konstatering) di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Labuhan Dalam.

Puluhan warga Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, menuntut pengembalian tanah seluas 14.000 meter yang diklaim Profesor Mahatma.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung masih mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah di Desa Malangsari

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus menjadwalkan untuk memanggil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V di Kejati Lampung.

Kejari Tanggamus mengusut dugaan praktik mafia tanah di lahan bekas HGU PT Ika Nusa Fishtama (INF) seluas 669,48 hektare.

Pemkab Lambar kembali memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan kepemilikan 500-an KK warga transmigrasi eks pejuang siliwangi di Pekon Sukapura.