Penyidik kesulitan menemukan bukti-bukti terkait dugaan pungli di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Sebuah video kembali viral di media sosial terkait dugaan pungutan liar (pungli) rapid test di dalam bus saat penyekatan PPKM Darurat di Lamsel.

Polres Lampung Selatan memastikan hanya dua pelaku yang terlibat aksi pungutan liar (pungli) di dalam bus saat penyekatan.

Warga membayar pungutan Rp500 ribu per bidang.

Seorang aparatur sipil negara (ASN) Lampung Selatan (Lamsel) ditangkap atas aksi pungutan liar (pungli) dengan modus PPKM Darurat.

Dawam menjelaskan, pungli merupakan perbuatan tercela karena melanggar etika, norma, serta aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Beredar video adanya aksi pungutan liar di dalam sebuah bus dari Lampung yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa, melewati Pelabuhan Bakauheni.

Polda Lampung menangkap 140 preman dan pelaku pungutan liar (Pungli) dalam operasi selama 11- 14 Juni 2021.

Sebanyak 140 preman dan pelaku pungutan liar (Pungli) ditangkap anggota polisi Polda Lampung dalam operasi yang digelar sejak 11- 14 Juni 2021.

Sebanyak 34 polda di Indonesia menangkap ribuan pelaku pungutan liar (pungli) dan premanisme. Pelaku ada yang disidik dan juga dibina.

Polisi terus memburu preman yang mengutip uang dari sopir-sopir truk kontainer di pelabuhan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Kapolda memerangi premanisme dan pungutan liar (pungli) di pelabuhan.

Sebab, pandemi sudah memberikan dampak secara ekonomi bagi para orang tua/wali. 

SDN 1 Beringin Raya, Kemiling, menarik pungutan sebesar Rp25 ribu dari wali murid.

Pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh Kepala Kampung Purwodadi, Kecamatan Bangunrejo, Lamteng.

Kedua perwira tersebut diduga melakukan pungli terhadap sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Pringsewu.

Menurut pelapor, Indra (30), aksi pungli dialaminya saat mengajukan pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Satgas Saber Pungli kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) telah dibentuk dan siap mengawal pemerintahan daerah berjalan dengan bersih.

Dalam SE Nomor 421/354.I/IV.02/2021 tertanggal 19 Maret 202, menekankan tentang larangan adanya pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.