Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se- Lampung mendeklarasikan antipolitik uang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani ratusan kasus dugaan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Tengah, menuai beragam komentar dari berbagai kalangan masyarakat.

Philips menilai petahana diuntungkan selama pertarungan di tengah pandemi covid-19.

Keluarga besar Nahdlatul Ulama (KBNU) kota Bandar Lampung mengutuk keras praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Irwansyah, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan sentra Gakumdu tentang dugaan pelanggaran pemilu

Jelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, politisasi bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung berencana akan patroli anti politik uang pada saat masa tenang pada 6--8 Desember 2020.

Calon bupati nomor urut 1 M Nasir akhirnya mendatangi kantor Bawaslu guna mengklarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran politik uang.

Bawaslu) Republik Indonesia menilai praktik politik uang dan hoaks akan meningkat dalam pilkada di tengah pandemi covid-19.

Bisa saja dikemas dengan nasi kotak disisipkan amplop yang berisi uang atau di kemas dengan rupa yang berbeda yang di dalamnya terdapatkan juga uang.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN  menjelaskan semua pihak harus bekerja sama untuk memerangi praktik politik uang di Bandar Lampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin pelaksanaan Pilkada serentak di 8 Kabupaten/Kota di Lampung berjalan dengan baik.

 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengajak mahasiswa menolak politik uang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan menilai politik uang masih menjadi permasalahan serius yang menghantui pesta demokrasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Deklarasi Gerakan Desa Antipolitik Uang di Desa Baktirasa, Lamsel.

Dalam catatan LBH, salah satu yang disorot yakni ongkos politik tinggi dan praktik korupsi berlatar belakang kepala daerah cenderung naik.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Khairuddin Tahmid menegaskan praktik politik uang adalah haram.

Gelaran pilkada berintegritas akan melahirkan pemimpin berkualitas. Hal ini dapat terwujud apabila komponen penyelenggaranya berintegritas.