Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung membuat 30 desa model ramah perempuan dan perlindungan anak.

Kepala Kanwil Kementrian Agama Lampung, Puji Raharjo, menyoroti sejumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa santri pondok pesantren.

Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Bandar Lampung mencatat 78 kasus kekerasan pada anak.

Ketua Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI),  Emi Susanti, meminta kampus menjadi ruang aman bagi civitas akademika.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA), mencatat 499 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung selama 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Lampung Selatan, mencatat terjadinya 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung mencatat terdapat 499 kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar Lampung, Sely Fitriani, menyoroti keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

Aktivis Perempuan Lampung mendesak pemangku kepentingan mengutamakan keadilan hukum untuk kasus perempuan dan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk pemerintah konkuren nonpelayanan dasar.