Penundaan itu lantaran Ketua Majelis Hakim Efiyanto tengah menjalani cuti. 

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Bandar Lampung menyatakan belum bisa mengizinkan para tahanan mengikuti sidang 100%.

Dua guru SMP swasta mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja ke PN Kelas IA Tanjungkarang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Rifani Agustam, memaparkan, Nurbuana didakwa melanggar Pasal 378 tentang penipuan dan penggelapan.

Sidang kasus penipuan dengan modus jual beli proyek fiktif di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, dengan terdakwa Nurbuana.

Kasus ini terjadi lantaran sang ibu tak terima kulkas miliknya dijual.

Kepala Pekon Way Kunyir, Kecamatan Pagelaran Utara, Suparman (44), ditangkap penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Pringsewu.

Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 85 hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) sepanjang 2021.

Mantan Kepala Desa Sukabanjar, Gedongtataan, Pesawaran, Dariyanto (58), dituntut 28 bulan penjara pada sidang di PN Tipikor Tanjungkarang.

Pengadilan Negeri (PN) Gedongtataan resmi menempati kantor baru di Desa Taman Sari Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang memvonis bebas Valencya (45) atas kasus mengomeli suami.

Mantan suami Valencya, Chan Yung Ching, dituntut pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dalam kasus KDRT.

Jaksa pada Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung, akhirnya menarik tuntutan 1 tahun penjara terhadap Valencya.

Kepala Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Sawaludin (48), menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

Seorang perempuan berinisial V (45) menjadi terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis terhadap suaminya, CYC.

Pengadilan Negeri (PN) Kota Metro Kelas IB menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah Anak Agung Oka Parama Budita Gocara sebagai Ketua PN Metro.

Eks Bendahara BPBD Bandar Lampung, Krissanti bakal menjalani sidang korupsi atas kasus penggelapan kas dan gaji honorer BPBD Bandar Lampung.

Dua Hakim Pengadilan Negeri (PN) Menggala berinisial JW dan MJP dijatuhi sanksi non palu.

Dalam sidang tersebut sebanyak tujuh terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.