Dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, HS dan HW yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Lampung.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lampung Timur memproses draft surat keputusan (SK) Bupati Lampung Timur

Pascapenggeledahan oleh penyidik KPK di Kantor Bupati Lampung Selatan dan Kantor Dinas PUPR Lamsel, aktivitas di dua kantor itu berjalan normal.

Menurut pengakuan dari tetangga rumah HH yang enggan disebutkan namanya, HH jarang berada di rumah yang berada di Jalan Cut Nyak Dien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menangkap Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih.

Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung telah menetapkan empat orang tersangka, terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 5 kasus.

HS yang menjabat sebagai Irban II di Inspektorat dan HW staf sekretariat Korpri terancam diberhentikan sementara statusnya sebagai ASN.

Penindakan bukan selesai OTT, tapi diserahkan ke atasan. Jangan tegas, tapi tidak sampai ke persidangan.

Ya jelas kaget lah, Mas. Kami juga tahu keduanya kena OTT setelah ada empat anggota Polda Lampung datang ke kantor pada Senin sore.

Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum mengenai proses hukum dua ASN terkena OTT.

Oknum Inspektorat tersebut kerap membuat resah kades di Lampung Timur dengan upaya pemerasan sehingga beberapa kades melapor ke Polda Lampung.

Rektor Universitas Negeeri Jakarta Komarudin dan beberapa pejabat Kemendikbud terjarong OTT.

Penangkapan dua tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim atas nama tersangka RS dan AHB.

Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romy) masih kurang sreg setelah menang dalam banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Di persidangan terungkap selain aparat penegak hukum (APH) dan BPK, ada anggaran yang besar untuk oknum wartawan Lampung Utara sebesar Rp600 juta.

Adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu tetap dihukum 12 tahun penjara sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Lampung.

KPK memeriksa enam saksi terkait kasus korupsi fee proyek Dinas PU dan Dinas Perdagangan di Pemkab Lampung Utara pada Jumat, 24 Kanuari 2019.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menerima informasi keberadaan Harun Masiku di Gowa, Sulawesi Selatan