Ktp

Pemkab Pesawaran Jamin Setiap Anak dapat Identitas Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pesawaran, memastikan bahwa setiap anak dijamin haknya untuk mendapatkan identitasnya.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung menargetkan 25% warganya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) digital pada 2023.
Supinah (55), dengan santai duduk sambil berceloteh dalam di sudut kamar di rumahnya sekitar Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah.
Untuk mempermudah layanan administrasi dan kependudukan bagi pelajar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Tengah.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengakses KTP, KK, NPWP, bahkan sertifikat vaksin covid-19.
Warga tak perlu lagi repot mendatangi kecamatan, terlebih Disdukcapil Lamsel.
Plt. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung, Febriana, mengungkapkan terdapat 700.000 warga wajib memiliki KTP elektronik.
Masyarakat saat ini dapat membeli minyak goreng curah seharga Rp13.500 per liter dengan membawa syarat fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Usai dibacakan tuntutan, ketiga terdakwa berencana mengajukan pledoi pada pekan depan, tepatnya Selasa, 17 Mei 2022.
Operasi tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman jelang hari raya Idulfitri.
Berkas ketiga pelaku telah didaftarkan dengan Nomor Perkara: 194/Pid.B/2022/PN Tjk.
Pelayanan adminduk belum dapat dilaksanakan seperti biasa karena server di pusat mengalami ganguan teknis.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait pelaksanaan uji coba KTP Elektronik Digital.
Jumlah itu merupakan hasil rekapitulasi keluhan serupa sejak Januari 2021.
Berikut adalah cara mengecek NIK secara online untuk mengetahui status valid atau tidaknya nomor yang tertera pada KTP.
Sebanyak 138 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Bandar Lampung sudah menerima KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Program ini sempat terhenti karena pandemi covid-19.
Sebab data kependudukan akan menjadi sentral, sehingga KTP akan terkoneksi dengan segala unsur seperti perpajakan, pelayanan, akses, dan perbankan.
Disdukcapil mengaku masih banyak menemui kendala karena masih adanya beragai keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.