Kpk
KPK Desak Kepala Daerah Tindaklanjuti Keluhan Bansos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah sigap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait permasalahan bantuan sosial (bansos).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pemimpin dengan integritas tinggi bisa menghapus korupsi di Indonesia.
KPK mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020. Aturan terkait pengalihan status pegawai Lembaga Antirasuah menjadi ASN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang alih fungsi status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pihak-pihak yang terlibat dalam penyerahan pun masih dirahasiakan untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
KPK melakukan koordinasi dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi dengan Polda Lampung, termasuk perkara-perkara yang mangkrak.
"KPK memberikan bantuan termasuk biaya, kehadiran ahli, ataupun perhitungan kerugian negara," ujar Firli, di Mapolda Lampung.
Selama 2018 hingga pertengahan 2020, KPK telah menerima 385 pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi.
KPK RI bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sama-sama memberantas korupsi di Bumi Ruwai Jurai.
KPK RI hingga saat ini masih belum terbuka soal adanya penetapan dua tersangka korupsi fee proyek Pemkab Lampung Selatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin pelaksanaan Pilkada serentak di 8 Kabupaten/Kota di Lampung berjalan dengan baik.
Adapun rangkaian kunjungan Komisi Antirasuah tersebut akan dilakukan pada Kamis, 6 Agustus 2020 hingga Jumat, 7 Agustus 2020.
Ketua KPK RI Irjen Firli Bahuri dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung pada Kamis, 6 Agustus 2020.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan rapor para pimpinan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima banyak laporan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penyelamatan kerugian negara Rp32,24 triliun sepanjang 2019.
Sebanyak delapan orang diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
KPK ultimatum Vivian untuk memenuhi panggilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penyelamatan kerugian negara Rp32,24 triliun sepanjang 2019.
