Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Thamrin akan memanggil pihak Inspektorat Lamsel terkait adanya penggeledahan di kantor Inspektorat setempat.

Kepala Pekon Kutawaringin, Adiluwih Pringsewu, Bace Subarnas, akhirnya menjalani sidang perdana dugaan korupsi Dana Desa (DD) 2019.

Buronan perkara korupsi fasilitas Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Oenardi alias Ayong ditangkap tim gabungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyambangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis, 19 November 2020.

Jaksa Penuntunt Umun (JPU) Kejari Bandar Lampung mengembalikan berkas perkara operasi tangkap tangan (OTT) DPMPTSP Lampung.

Hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan saksi mengenai penyelewengan PAD Pemkab Lamsel tahun 2017-2019. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan berdasarkan hasil putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, mengatakan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor BPKAD Lamsel untuk pendataan aset.

KPK, Senin, 16 November 2020, melakukan pembahasan lanjutan terkait rencana kerja sama implementasi WBS tindak pidana korupsi terintegrasi di Lampung.

Semua pihak terkait sepakat menyerahkan aset pergudangan kepada Pusat Pemulihan Aset Kejagung sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Lahan termasuk 39 gudang jika di-appraisal bank totalnya Rp195 miliar, sementara kewajiban kami kan hanya Rp98 miliar untuk pengganti kerugian negara.

Berkas perkara korupsi mobil dinas bupati dan wakil bupati Lampung Timur hingga saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan.

Ketua KPK Irjen Firli Bahuri memberikan semacam kode kalau ada dua kepala daerah di Indonesia akan ditetapkan sebagai tersangka disela tahapan Pilkada

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan pengusutan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berlangsung di tengah pesta demokrasi.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara siap menindaklanjuti nama-nama yang disebutkan terdakwa Maya Metissa dalam kasus korupsi BOK.

(LBH) Bandar Lampung kembali menyoroti perkara dana dan Batuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Lampung Utara.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa, terungkap nama-nama baru penerima potongan 10% dari dana yang bermasalah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu SFO.

Sampai saat ini klien kami belum menyatakan keinginan jadi JC. Klien kami merasa diperlakukan tidak adil dengan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa.