Panitia seleksi dari kementerian PAN-RB dan BKN yang terlibat kasus mafia joki CPNS 2021 meresahkan dan membuat masyarakat tidak percaya pemerintah.

Kesesuaian Pasal 378 KUHP tentang Penipuan itu terletak pada titik janji bohong atau tipu muslihat para pelaku kepada korban. 

Pasal yang digunakan itu hanya pakai uu informasi dan transaksi elektronik (ITE) terkait illegal acces dan tidak bisa dijerat juga.

Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Eddy Rifai mengatakan untuk menjerat ke 58 orang yang menggunakan joki CPNS 2021 sulit untuk dipidana.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung mengungkap instansi dan lembaga yang menjadi kecurangan dari sindikat joki CPNS.

Saat ini sebanyak 58 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Lampung masih dalam pemeriksaan. 

Modus yang dilakukan dengan remote access dengan si joki mengendalikan dengan jarak jauh hal itu termasuk akses ilegal.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung menyebutkan tidak mengetahui terkait adanya kecurangan dari oknum yang memudahkan tes masuk CPNS.

Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah menggunakan aplikasi remote access dan perangkat khusus yang dimodifikasi oleh para pelaku.