Kristi Amalia selaku istri Kepalo Tiyuh Kibang Budijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tubaba melaporkan Kiki atas dugaan pencemaran nama baik.

Tersangka dibekuk di Kecamatan Rawajitu Timur, Tulangbawang, Jumat, 10 Desember 2021.

Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, diduga telah menggadaikan aset desa berupa lahan sawah dan perkebunan kepada orang lain.

Proses legislasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) harus diakselerasi untuk menjadi UU merespons kasus kekerasan seksual

Kejaksaan Negeri Lampung Timur, menahan oknum Kepala Desa Braja Gemilang,  Kecamatan Brajaselebah, MHL (49), Kamis, 9 Desember 2021.

Gugatan pelaksanaan Muktamar NU tanggal 17 Desember 2021, oleh PWNU Lampung, bakal dicabut.

Warga Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Lampung Selatan (Lamsel), melaporkan kepada desa Suwondo Sudarsono ke Kejaksaan Negeri Lamsel.

Mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Gawai curian tersebut dibeli pelaku untuk pembelajaran daring.

Akademisi hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapus syarat tambahan remisi.

KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2015-2019.

Mantan Kepala Biro (Karo) Perekonomian Pemprov Lampung, Farizal Badri, bakal kembali diperiksa Kejati Lampung, pada Rabu, 27 Oktober 2021.

Setelah sempat ditolak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim akhirnya mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan  AF, tersangka korupsi dana hibah.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Tulangbawang (Tuba), Nasaruddin, divonis enam tahun penjara.

Ditreskrimum Polda Lampung mengirimkan berkas perkara pelanggaran protokol kesehatan yakni berkerumun dengan tersangka AB, AQB, dan Zu.

Semua perusahaan tersebut adalah perusahan gelap atau ilegal.

Kuasa hukum RS, ASN yang diduga terlibat dalam kasus SK bodong di Pemkot Metro, mengaku belum dapat mengungkap adanya jaringan lain.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan kini berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Polda Lampung mengenai pencatutan namanya.

Kelompok Khilafatul Muslimin kecewa terhadap Polda Lampung yang telah menetapkan tiga orang tersangka atas pelanggaran prokes.