Feeproyek

Barang Bukti TPPU Eks Bupati Lamsel Diserahkan KPK ke Pemkab Lamsel
Lampung

Barang Bukti TPPU Eks Bupati Lamsel Diserahkan KPK ke Pemkab Lamsel

Adapun penyerahan tersebut dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Pjs Bupati Lampung Selatan Sulpakar.

Penjelasan Sekkab Lamsel Terkait Kedatangan KPK ke Kantor BPKAD
Lampung

Penjelasan Sekkab Lamsel Terkait Kedatangan KPK ke Kantor BPKAD

Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, mengatakan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor BPKAD Lamsel untuk pendataan aset.

Sekkab Lamsel Thamrin Siap Memenuhi Panggilan KPK
Lampung

Sekkab Lamsel Thamrin Siap Memenuhi Panggilan KPK

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan, Thamrin, mengatakan akan bersikap kooperaktif atas panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada Nama Calon Wali Kota Disebut Saat Pemeriksaan Syahroni di KPK
Hukum

Ada Nama Calon Wali Kota Disebut Saat Pemeriksaan Syahroni di KPK

Ada 40 pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK. Secara kooperatif Syahroni menjawab pertanyan-pertangaan tersebut.

Pemeriksaan Maraton oleh KPK Terkait Kasus Mustafa
Hukum

Pemeriksaan Maraton oleh KPK Terkait Kasus Mustafa

KPK kembali memeriksa sejumlah saksi secara maraton terkait kasus korupsi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Syahroni Ditahan di Rutan Negara
Hukum

Syahroni Ditahan di Rutan Negara

KPK menahan Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan Syahroni di Rutan Negara Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1, Jakarta untuk kepentingan penyidikan.

KPK Tetapkan Syahroni Tersangka Fee Proyek Pemkab Lamsel
Hukum

KPK Tetapkan Syahroni Tersangka Fee Proyek Pemkab Lamsel

KPK RI kembali menetapkan tersangka baru pada korupsi APBD Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016-2017.

Tugas Asisten Ekobang Pemkab Lamsel Diambil Alih Sekkab
Lampung

Tugas Asisten Ekobang Pemkab Lamsel Diambil Alih Sekkab

Pasca Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang)  Setkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi di tahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka, tu

KPK Belum Mau Ungkap Perkembangan Kasus Fee Proyek Pemkab Lamsel
Hukum

KPK Belum Mau Ungkap Perkembangan Kasus Fee Proyek Pemkab Lamsel

KPK masih enggan memberikan secara detail perkembangan kasus yang menyeret mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan.

KPK Resmi Jadikan Hermansyah Hamidi Tersangka
Hukum

KPK Resmi Jadikan Hermansyah Hamidi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Asisten II Pemkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka fee proyek Pemkab Lampung Selatan.

KPK Selisik Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Kutai Timur
Hukum

KPK Selisik Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Kutai Timur

Penyidik KPK mengonfirmasi keterangan para saksi tersebut terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Tugas Asisten II Ekobang Lamsel Diambil Alih Sekkab
Lampung

Tugas Asisten II Ekobang Lamsel Diambil Alih Sekkab

Usai ditetapkan sebagai tersangka, tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Pemkab Lampung Selatan, diambil Sekkab Lamsel.

Dipanggil KPK, Bupati Lamsel Kunker ke Natar
Hukum

Dipanggil KPK, Bupati Lamsel Kunker ke Natar

Bapak Bupati sebentar saja sekitar setengah jam saja dari jam 2 sampai setengah tiga siang, pas satu titik saja di sekitar Natar.

KPK Dalami Peran Tersangka Mengumpulkan Fee Tahun 2016-2017
Hukum

KPK Dalami Peran Tersangka Mengumpulkan Fee Tahun 2016-2017

Saksi yang diperiksa lebih fokus menguak aliran fee proyek atau ploting paket yang diatur Hermansyah Hamidi, saat masih menjadi kadis PUPR Lamsel.

Agung Ilmu Mangkunegara Divonis 7 Tahun
Hukum

Agung Ilmu Mangkunegara Divonis 7 Tahun

Bupati nonaktif Lampura Agung Ilmu Mangkunegara divonis 7 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang virtual di PN Tanjungkarang.

Sidang Tuntutan Kasus Fee Proyek Lampura Digelar 9 Juni
Hukum

Sidang Tuntutan Kasus Fee Proyek Lampura Digelar 9 Juni

Empat terdakwa suap fee proyek Lampung Utara yakni Agung Ilmu Mangkunegara, Syahbudin, Wan Hendri, dan Raden Syahril, akan menghadapi sidang tuntutan.

Rahmat Bantah Ada <i>Fee</i> Pengesahan APBD Lampura
Hukum

Rahmat Bantah Ada Fee Pengesahan APBD Lampura

Berdasarkan catatan KPK, Rahmat Hartono, pernah menerima uang dua kali pada 2016 dari Syahbudin masing-masing Rp150 juta dan Rp90 juta.

Dana Fee Proyek Lampura Disebut Mengalir ke Oknum Wartawan
Lampung

Dana Fee Proyek Lampura Disebut Mengalir ke Oknum Wartawan

Di persidangan terungkap selain aparat penegak hukum (APH) dan BPK, ada anggaran yang besar untuk oknum wartawan Lampung Utara sebesar Rp600 juta.

Penegak Hukum Kembali Disebut Terima Uang Fee Proyek Lampura
Lampung

Penegak Hukum Kembali Disebut Terima Uang Fee Proyek Lampura

Yulias Dwiantoro mantan Kabid Bina Marga PUPR Lampura mengaku memberikan sejumlah uang kepada penegak hukum dalam sidang lanjutan perkara korupsi.