Menyambut Hari Pers Nasional 2023, Mabes Polri bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi peran kerja sama dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers.

Pesta demokrasi Pemilu dan pilkada serentak akan berlangsung 2024.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu membeberkan kondisi kemajuan hingga kemunduran pers di Indonesia sepanjang tahun 2022.

Dewan Pers menerbitkan pedoman penggunaan media sosial (medsos) bagi perusahaan pers.

Kekosongan jabatan Ketua Dewan Pers berakhir setelah Dr Ninik Rahayu terpilih untuk menduduki ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025

Masa pendaftaran peserta Anugerah Dewan Pers menutup masa pendaftaran peserta Anugerah Dewa 2022 telah berakhir pada 31 Oktober 2022.

Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra meninggal dunia. Ia tutup usia dalam perawatan di sebuah rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Dewan Pers dalam RDPU bersama Komisi III DPR menyampaikan sekitar 20 pasal dalam RKUHP yang nengancam kebebasan pers.

Dewan Pers mengajak Media Grup di Jakarta yang terdiri dari Media Indonesia, Metro TV, dan Medcom untuk memperkuat peran pers dalam menghadapi isu-isu

Dewan Pers mengimbau kepada seluruh wartawan dan jajaran redaksi dari berbagai media di Tanah Air untuk bekerja sesuai dengan kode etik.

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Sementara Wakil Ketua Dewan Pers adalah M Agung Dharmajaya.

Diterbitkannya surat keputusan Dewan Pers No.20/SK-DP/IV/2022 tertanggal 27 April 2022. terkait penegasan tentang fungsi Dewan Pers (DP) disambut baik

Ketua Dewan Pers M Nuh kembali menegaskan tentang fungsi dewan pers dalam standar kompetensi wartawan lewat surat keputusan No.20/SK-DP/IV/2022 tertan

Ahli Pers Dewan Pers dari PWI Lampung Dr Iskandar Zulkarnain mengatakan, Nota Kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers menguntungkan kedua belah pihak

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mendukung Polres Lampung Timur

Saat ini banyaknya fenomena konten Multilevel Quoting yang hanya mementingkan clickbait demi mendapatkan adsense tanpa kebenaran dan tidak patuh KEJ.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perlu adanya revisi untuk memperkuat peran pers di masyarakat. Selain itu, perlu pembaharuan teknologi.

Penolakan pemberian bingkisan diperlukan untuk menjaga independensi jurnalis.