Sebanyak 540 pemuda di Lampung disiapkan menjadi pengawas penyelenggaraan pemilu. Mereka akan mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipasif (SKPP).

Bawaslu Provinsi Lampung bersama Bawaslu 15 kabupaten/kota di Bumi Ruwai Jurai akan menginventarisasi barang-barang dugaan pelanggaran pilkada.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengagendakan sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menilai agar undang-undang terkait pemilu dapat direvisi.

Setelah dilakukan cek berkala, proses berikutnya adalah pemeriksaan terhadap Bawaslu Lampung.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung siap memberikan jawaban terhadap laporan yang ditujukan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLPB) laporkan tujuh komisioner Lampung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawaslu Kota Bandar Lampung menjadi pihak pemberi keterangan dalam gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tito mengatakan perilaku menganulir hasil kemenangan pihak tertentu secara langsung dengan 'tangan' penyelenggara pemilu memiliki kerawanan tinggi.

KPU Kota Bandar Lampung melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPU RI pada Selasa, 19 Januari 2021.

KPU Bandar Lampung membatalkan kemenangan pasangan calon (paslon) Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah di Pilkada 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy.

Calon Wali Kota dalam pemilihan kepala daerah 2020, Yusuf Kohar enggan mengomentari putusan Bawaslu.

Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Yan Budi Jaya meminta masyarakat hingga simpatisan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tetap tenang

Keputusan itu memerintahkan KPU Bandar Lampung untuk mendiskualifikasi Paslon 03, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah.

Pengamat Politik, Budi Kurniawan mengatakan keputusan Bawaslu pada sidang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Bawaslu Lampung kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Bandar Lampung.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung diminta untuk profesional dalam persidangan dugaan politik uang.

Sidang dilanjutkan pada hari Jumat, (18/12) pagi dengan agenda sidang mendengarkan tanggapan dan atau jawaban terlapor.