Apbd

Ketua TAPD Bandar Lampung Tak Paham Realisasi Belanja
Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri memberikan sejumlah rekomendasi untuk percepatan realisasi belanja daerah.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung menduduki posisi pertama yang tertinggi dengan persentase 97,25 persen.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dijadwalkan akan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis, 16 Maret 2023.
Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan atensi dari Kementerian dalam Negeri untuk melakukan percepatan realisasi belanja.
Persentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung menempati peringkat pertama se-Indonesia.
Realisasi belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan mencapai Rp2,11 triliun atau 89,315 persen pada Selasa, 27 Desember 2022, pagi.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja APBD di sisa dua minggu terakhir penghujung tahun baru mencapai 75% atau sekitar Rp900,6 triliun.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
Pemerintah Kota Metro telah memproyeksikan pendapatan Rp902,3 miliar dan belanja daerah sebesar Rp913,3 miliar di 2023.
Kabupaten Pringsewu meraih penghargaan peringkat II (dua) dalam transaksi dengan nilai terbesar belanja melalui Sistem Katalog Elektronik Lokal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 diprediksi mengalami defisit sebesar Rp29,5 miliar lebih.
Realisasi serapan APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 telah mencapai Rp1.735.012.704.411,35 atau 73,232 persen dari pagu belanja sebesar Rp2.369.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengesahkan pendapatan daerah Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan Rp856 M.
Rancangan APBD-P telah disetujui DPRD Bandar Lampung pada akhir September.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan anggaran pendidikan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.
Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat bersama DPRD setempat mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS.
Penggunaan anggaran penanganan inflasi Pemerintah Kota Bandar Lampung tersendat akibat menunggu pengesahan APBD Perubahan.
Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung sudah on the track dan realisasi anggaran belanja selaras dengan realisasi pendapatan.
DPRD Tulangbawang Barat mengesahkan pendapatan daerah Rp908,7 miliar dan belanja daerah Rp888 miliar dalam Perda APBD Perubahan 2022.
Realisasi belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini masih 42,24 persen. Angka tersebut merupakan capaian realisasi anggaran hingga 31 Agustus.