Keinginan masyarakat Kampung Buminabung Baru, Kecamatan Buminambung, Lampung Tengah, memiliki sertifikat atas tanah akhirnya terkabul.

Kementerian Agama RI memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis pada produknya.

Permasalah kepemilikan tanah cukup kompleks. Sehingga membutuhkan penanganan ekstra.

Tak terima surat tanah dibakar pamong desa, Suhadi (58) melapor ke Kepolisian Resor (Polres) Lampung Timur.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan 57 sertifikat lahan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Selasa, 12 Juli 2022.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah mencatat sebanyak 1.305 bidang aset berupa tanah milik pemkab setempat.

Sebanyak 7.343 aset tanah pemerintah daerah (pemda) yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-Lampung belum tersertifikasi.

Pemerintah Provinsi Lampung masih wait and see atau menunggu dan melihat mengenai tindak lanjut pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMKM.

Meski sudah berdiri selama 12 tahun, komplek Pemerintah Kabupaten Mesuji akhirnya baru memiliki sertifikat tanah, Selasa, 1 Maret 2022.

Sertifikat tanah seluas 70.000 M2 atau 10 hektare milik puluhan warga Desa Malang Sari, Lampung Selatan, diduga dipalsukan oleh Jaksa AM.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Barat membagikan 261 sertifikat tanah untuk warga Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro menargetkan semua aset tanah milik pemkot sudah tersertifikat pada 2022.

Lampung Selatan pada tahun ini mendapatkan kuota program PTSL sebanyak 14.871 bidang.

Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupa tanah tercatat sebanyak 1.024 bidang pada 2021.

Baru 717 dari 1.698 bidang tanah aset milik Pemkab Lamtim sudah memiliki sertifikat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag, 17 Oktober 2021memberlakukan kewajiban bersertifikat halal untuk obat, kosmetik, dan barang gunaan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta kepada jajarannya di Provinsi Lampung untuk peningkatan kualitas data.

Pemkot Bandar Lampung bersama BPN berupaya untuk memfasilitasi warga di pulau pasaran untuk dapat menerbitkan sertifikat.

Semoga para nelayan dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan, jadi dapat meningkatkan penghasilan mereka.