OMBUDSMAN
Ombudsman Jadwalkan Periksa Brigjen Endar dan Pimpinan KPK
Ombudsman mulai mendalami laporan terkait dugaan maladministrasi dalam pemberhentian dengan hormat Brigjen Endar Priantoro di KPK.
Ombudsman RI Perwakilan Lampung tidak menerima adanya aduan atau keluhan terkait pelayanan selama mudik lebaran 1444 hijriah/2023.
Ombudsman RI menyampaikan rasa prihatin dengan masih munculnya Gangguan Ginjal Pada Anak (GGAPA) dalam 1 atau 2 bulan terakhir.
Sebanyak delapan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini masih dijabat pelaksana tugas.
Ombudsman RI Kantor Perwakilan Lampung mencatat 244 aduan masyarakat sepanjang 2022.
Ombudsman RI perwakilan Lampung sepanjang 2022 menerima 440 laporan masyarakat.
Lampung Corruption Watch (LCW) mendorong Ombudsman Lampung memeriksa pokja seleksi panwascam di 15 kabupaten/kota se-Lampung.
Data pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung hingga Oktober 2022, aduan pedesaan menduduki peringkat pertama laporan masyarakat.
Aduan agraria atau sengketa tanah masuk lima besar laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan Lampung.
Ombudsman Perwakilan Lampung menyebut hingga 30 September 2022, telah menerima 378 aduan terkait pelayanan publik. Dari jumlah itu 12% persolan tanah.
Dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2022, yang dikeluhkan masyarakat adalah PPDB melalui jalur zonasi dan jalur prestasi.
Bandar Lampung menduduki peringkat 6 kepatuhan pelayanan publik selama 2021 dari 10 kabupaten kota di Lampung.
Dengan nilai kepatuhan 91,74.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerima penghargaan predikat kepatuhan tinggi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik 2021 dari Ombudsman.
Capaian itu berdasarkan penilaian yang dilakukan lembaga pengawas penyelenggaraan publik Ombudsman Provinsi Lampung.
Ombudsman RI menilai penyelenggaraan standar pelayanan publik 2021 di enam pemerintah daerah di Lampung masuk dalam zona kuning.
Saran itu merupakan tindak lanjut dari kajian cepat mengenai dua pelayanan publik tersebut.
Tes PCR dinilai sebagai barang publik yang bisa digratiskan seperti vaksin covid-19 demi melindungi keselamatan masyarakat.
Empat laporan tidak ditemukan maladministrasi.
Ombudsman mengingatkan bahwa prinsip dasar pelayanan publik ialah keterbukaan dan kejelasan.
