DPD

DPD RI Beri Pendidikan Politik Mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia
Pendidikan politik tersebut digelar dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2023/2024
Tindakan perilaku kriminal dapat timbul disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi yang rendah.
Sebanyak 10 bacalon DPD RI asal daerah pemilihan (Dapil) Lampung telah mendaftar ke KPU Lampung.
Sudah ada lima bakal calon (bacalon) DPD yang sudah mendaftar di KPU, dua diantaranya adalah petahana.
Keluarga mengungkap alasan Laras Tri Handayani mengundurkan diri sebagai bakal calon DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung.
Salah satu dari 20 bakal calon DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Lampung atas anama Laras Tri Handayani mengundurkan diri dari percaturan politik.
KPU se-Lampung telah merampungkan proses verifikasi dukungan perbaikan bakal calon DPD asal Dapil Lampung pada 23 Januari—1 Februari 2023.
KPU di 15 kabupaten/kota dijadwalkan memverifikasi dukungan perbaikan bakal calon anggota DPD asal Dapil Lampung pada 23 Januari—1 Februari 2023.
Delapan balon anggota DPD asal Lampung yang berstatus BMS menyerahkan dukungan perbaikan dengan batas waktu hingga Minggu malam, 22 Januari 2023.
Bawaslu Lampung menyebut delapan bakal calon DPD RI asal Lampung belum memenuhi syarat (BMS) dalam proses verifikasi administrasi.
Ahmad Bastian, mengatakan meski sebaran dukungan minim, namun secara substansi, sudah melebihi dari persyaratan yakni 3.000 dukungan.
KPU Lampung hingga Minggu, 18 Desember 2022, belum menerima penyerahan persyaratan dukungan bakal calon (balon) anggota DPD.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung segera membentuk tim untuk melakukan pengawasan melekat proses pendaftaran bakal calon anggota DPD asal Lampun
Syarat minimal dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus dibubuhi tanda tangan dan fotokopi KTP-el.
KPU Lampung melibatkan KPU 15 kabupaten/kota untuk memverifikasi syarat dukungan bagi para calon yang akan mendaftar sebagai anggota DPD.
Salah satunya di Desa Bumisari.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah pusat membuat program yang mengangkat budaya dan kearifan lokal.
Selain itu, pembiayaannya juga diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Jangan hanya tanggung jawabnya saja.
Jajaran Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turun langsung menemui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menggelar rapat kerja bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di kantor gubernuran, Selasa, 10 Desember 2019. Rapat