BPN

Keturunan Bandardewa Nilai Surat Jawaban BPN hanya Sebatas Formalitas
Peristiwa

Keturunan Bandardewa Nilai Surat Jawaban BPN hanya Sebatas Formalitas

Juru bicara 5 keluarga keturunan Bandardewa, Achmad Sobrie, menilai jawaban atas surat pengaduan yang diberikan hanya sebatas formalitas.

Keluarga Bandardewa Desak BPN segera Cabut HGU
Lampung

Keluarga Bandardewa Desak BPN segera Cabut HGU

Keluarga dari 5 keturunan Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU)

Layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Bandar Lampung Masih Tahap Persiapan 
Lampung

Layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Bandar Lampung Masih Tahap Persiapan 

Sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah pusat.  

KPK Tahan Dua Pejabat BPN dalam Kasus Gratifikasi HGU
Nasional

KPK Tahan Dua Pejabat BPN dalam Kasus Gratifikasi HGU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersangka penerima gratifikasi dan pencucian uang.

Kementerian ATR/BPN Minta Kebut Legalisasi Tanah di Lampung
Lampung

Kementerian ATR/BPN Minta Kebut Legalisasi Tanah di Lampung

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta kepada jajarannya di Provinsi Lampung untuk peningkatan kualitas data.

Pemkab Tubaba Berikan Bantuan Barang Investasi Kepada BPN
Lampung

Pemkab Tubaba Berikan Bantuan Barang Investasi Kepada BPN

Wakil Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Fauzi Hasan,  menyerahkan barang keperluan kantor dari Pemerintah kepada Kepala Kantor Kemeterian ATR/BPN.

50 Ribu Sertifikat Tanah Dibagikan Untuk Masyarakat Lampung
Lampung

50 Ribu Sertifikat Tanah Dibagikan Untuk Masyarakat Lampung

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan penyerahan 1 juta sertifikat hak atas tanah secara virtual kepada masyarakat di Indonesia.

Pemkot-BPN Fasilitasi Terbitkan Sertifikat Warga Pulau Pasaran
Lampung

Pemkot-BPN Fasilitasi Terbitkan Sertifikat Warga Pulau Pasaran

Pemkot Bandar Lampung bersama BPN berupaya untuk memfasilitasi warga di pulau pasaran untuk dapat menerbitkan sertifikat.

BPN Dituntut Cabut Surat Sesat dan Meminta Maaf ke Penggarap Lahan
Lampung

BPN Dituntut Cabut Surat Sesat dan Meminta Maaf ke Penggarap Lahan

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung dituntut untuk segera mencabut surat yang terindikasi sesat.

BPN Diduga Melakukan Kebohongan Publik Terkait Surat Tanah di Waydadi
Hukum

BPN Diduga Melakukan Kebohongan Publik Terkait Surat Tanah di Waydadi

Tim Penasihat Hukum Bambang Handoko dan Yusron menduga Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung melakukan pembohongan publik.

Pemilik Sertifikat Tanah Pertama Menolak Pengukuran Ulang
Lampung

Pemilik Sertifikat Tanah Pertama Menolak Pengukuran Ulang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung bersitegang dengan pemilik sah hak milik lahan David Djawanto di Jalan Ryacudu.

Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hilang
Nasional

Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hilang

Surat tanah atau sertifikat tanah merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh pemilik rumah.

PT KAI Tak Pernah Serahkan Dokumen Grondkaart ke BPN
Hukum

PT KAI Tak Pernah Serahkan Dokumen Grondkaart ke BPN

Puluhan masyarakat menggeruduk Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bandar Lampung, pada Kamis, 12 Maret 2020.

Warga Sambangi BPN Terkait Grondkaart PT KAI
Lampung

Warga Sambangi BPN Terkait Grondkaart PT KAI

Warga yang terdampak klaim PT KAI Divre IV Tanjungkarang, didampingi LBH Bandar Lampung, berencana menyambangi kantor ATN BPN Bandar Lampung.

BPN Target 240 Ribu Bidang Tanah Bersertifikat di 2020
Lampung

BPN Target 240 Ribu Bidang Tanah Bersertifikat di 2020

Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lampung menargetkan 240 ribu bidang tanah tersertifikat.

BPN Tulangbawang Canangkan Zona Bebas Korupsi
Lampung

BPN Tulangbawang Canangkan Zona Bebas Korupsi

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulangbawang mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi.