#pilkada#pemilu#politik#beritalampung

Zonasi dan Batasan Maksimal Dana Kampanye Pilkada Bandar Lampung

( kata)
Zonasi dan Batasan Maksimal Dana Kampanye Pilkada Bandar Lampung
Foto: Dok


Bandar lampung (Lampost.co): KPU Kota Bandar Lampung membatasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Pilkada Bandar Lampung 2020.

KPU Bandar Lampung mewajibkan ketiga pasangan calon (paslon) kepala daerah yang telah ditetapkan untuk menyerahkan Laporan Dana Kampaye (LDK) yang meliputi 3 tahap yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Setiap paslon wajib melampirkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) satu hari setelah ditetapkan sebagai calon atau pada 24 - 25 September 2020.

RKDK merupakan rekening yang menyimpan dana kampanye yang akan digunakan pada masa kampanye dan tidak boleh digunakan di luar dari kegiatan kampanye yang bersumber dari sumbangan, baik itu sumbangan perorangan maupun sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik, atau sumbangan dari lembaga yang berbadan hukum seperti perusahaan swasta.

KPU Bandar Lampung membatasi biaya pengeluaran dana kampanye berdasarkan kesepakatan bersama LO atau tim penghubung paslon. Besaran biaya pengeluaran dana kampanye menggunakan standar biaya umum (SBU) pemerintah daerah.

Anggota KPU Bandar Lampung Divisi Teknis dan Humas, Fery Triatmojo, mengatakan hasil pertemuan bersama Tim Penghubung pada 23 September lalu menyepakati batas maksimal dana kampanye sebesar Rp24 miliar.

"KPU Kota Bandar Lampung kemarin sudah menyepakati batas maksimal dana kampanye Rp24 miliar," katanya, Kamis, 24 September 2020.

Selain kesepakatan batas maksimal dana kampanye, KPU Bandar Lampung juga membagi zona dan jadwal kampanye untuk ketiga paslon.

"Zona kampanye dibagi 3 daerah pemilihan lalu jadwal dibagi 70 hari kegiatan kampanye dan satu harinya ada semacam parade budaya atau kampanye damai," ujarnya.

Kampanye akan berlangsung selama 71 hari dimulai pada 26 September - 5 Desember 2020.

Untuk zona 1 meliputi Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Telukbetung Timur, Bumiwaras, dan Panjang.

Kemudian zona 2 meliputi Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Enggal, Langkapura, Kemiling, dan Kedamaian.

Pada zona 3 meliputi Kecamatan Tanjungsenang, Wayhalim, Labuhanratu, Kedaton, Rajabasa, Sukarame, dan Sukabumi.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar