#pln#pemutusansambungan#tunggakanlistrik#pemkablamsel

Wow, Tunggakan Tagihan Listrik Pemkab Lamsel Capai 12 Miliar

Wow, Tunggakan Tagihan Listrik Pemkab Lamsel Capai 12 Miliar
Foto: Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- PLN Area Tanjungkarang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk segera melunasi tunggakan biaya listrik segera. Area Manager PLN Tanjungkarang Agusta Yusuf mengatakan Pemkab Lampung Selatan telah menunggak tagihan biaya listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejak  Juli 2018.  

Dijelaskannya, PJU yang menunggak khsususnya di wilayah Lampung Selatan yang yang terdiri dari beberapa rayon diantaranya Kalianda, Sutami, Sidomulyo, dan Natar. "Terjadi penunggakan sampai dengan Oktober, atau dari Juli - Oktober.  Dengan rincian per bulan Juli Rp2,87 miliar, Agustus Rp3,20 miliar, September Rp2,87 miliar, Oktober Rp3,04 miliar dengan total tunggakan hingga Rp12 miliar. Kami sudah melakukan penagihan melalui surat," kata dia kepada Lampost.co, Selasa (6/11/2018).

Tunggakan tersebut, lanjut dia, belum termasuk November 2018 yang tercatat Rp3,041 miliar. Maka pihaknya akan mengirimkan surat tagihan November kepada Pemkab Lampung Selatan.

"Kami sudah bersurat setiap bulan ke Pemkab Lamsel, sampai sekarang belum ada tanggapan. Tanggapan terakhir mereka mengatakan bahwa PAD tidak cukup untuk membayar tagihan,  sementara kita sudah membuat rincian tagihan yang terdiri dari PJU resmi yang dipasang Pemkab Lamsel dan PJU tidak resmi yang dipasang masyarakat, itu berdasarkan hasil survei kami pada 2017," jelas dia.

Akibat dari tunggakan selama empat bulan ditambah bulan November, kata dia, sejak kemarin (Selasa, 6/11/2018) pihak PLN sudah melakukan pemutusan sementara khsususnya di Kalianda. "Ini akan terus kami lakukan pemutusan secara bertahap jika Pemkab Lamsel tidak melakukan pembayaran tagihan tersebut," ujarnya.

Adapun PJU yang diputus tersebar di tujuh lokasi di Kalianda. Secara bertahap, ia menginstruksikan ke seluruh rayon di Lampung Selatan untuk melakukan pemutusan sementera baik PJU resmi atau yang dipasang masyarakat. "Kedepan kami akan bekerja sama dengan Polda untuk mememperlancar pemutusan sampai Pemkab Lamsel melakukan pembayaran," imbuhnya.

Dia menungkapkan upaya persuasif telah dilakukan pihak PLN yakni melalui komunikasi dan koordinasi kepada Asisten II Pemda Lampung Selatan Mulyadi, bahkan PLN sudah bertemu beberapa kali dengan pihak Pemkab Lamsel.

"Tapi terkahir tidak ada jalan keluarnya untuk pelaksanaan pembayaran. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan wakil Bupati yang saat ini menjadi Plt Bupati Lampung Selatan.  Rayon juga sudah koordinasi dengan dinas terkait sepert Dinas Pemukiman Lamsel," paparnya.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait