#perambahhutan#beritalampung

WNA Perambah TNBBS Jalani Sidang

WNA Perambah TNBBS Jalani Sidang
Yang Cih Jung (53) menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (3/5/2018). (Lampost.co Febi Herumanika)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, menggelar sidang atas perkara perambahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan warga negara asing atasnama Yang Cih Jung (53). Sidang di gelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (3/5/2018).

Jaksa Candra Saptaji di persidangan mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa bermula dari terdakwa Yang Cih Jung selaku Direktur PT Indomarin Aquaculture Farm yang akan membuat tambak udang. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Aan Jamaluden, untuk menghitung jumlah biaya, mencari lokasi, rekanan serta mengurus perizinan untuk tambak tersebut.

Saksi Aan kemudian menghubungi Ade Hendrik, untuk mencari lahan itu, dimana saksi Ade menyarankan untuk membuat tambak di Provinsi Lampung. "Keduanya kemudian mencari lokasi," kata Jaksa.

Berdasarkan saran dari saksi Aan, terdakwa memberikan tugas pembuatan kolam tambak kepada saksi Ade selaku komisaris PT Delivery Sinar Sentosa. "Pada 17 Agustus terdakwa telah memasukkan 3 unit alat berat jenis eksavator untuk membuat tambak milik PT Indomarin," kata Jaksa.

Pada saat memasukkan alat berat ke lokasi, telah terjadi pertahanan jalan yang dilakukan para pekerja, dari hasil pengecekan ahli pekerjaan yang dilakukan tersebut masuk ke wilayah hutan TNBBS, serta masuk ke wilayah khusus sesuai dengan SK jendral perlindungan hutan.

"Berdasarkan keterangan ahli bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa melanggar Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservsi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem," kata Jaksa.

Selain itu berdasarkan Ayat (3) yang menetapkan setiap orang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip zona pemanfaatan dari zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah TAN adalah harus berdasarkan izin menteri.

"Dari hasil pengecekan ahli setiap pembanguan gudang, pengerjaan land clearing, pembuatan tambak yang dilakukan orang per orang dipastikan tidak sesuai dengan fungsi hutan taman nasional," kata Jaksa.

Bahwa dengan adanya kegiatan pembuatan kolam tambak yang belum dilengkapi izin lingkungan oleh PT Indomarin Aquaculture Farm yang dikerjakan oleh PT PT Delivery Sinar Sentosa, dapat mempengaruhi cagar budaya laut dan Taman Nasional Bukit Barisan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

EDITOR

Febi Herumanika

loading...




Komentar


Berita Terkait