#bawaslu#moneypolitic#politikuang#kampanye#pemilu2019

Waspada Money Politic Berkedok Uang Transport

Waspada Money Politic Berkedok Uang Transport
Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Hukum, Tamri Suhaimi . (Lampost.co/Triyadi Isworo)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Banyak cara yang dilakukan peserta pemilu baik calon anggota legislatif maupun partai politik untuk mendulang suara pada pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. Yang harus disoroti ialah adanya wacana terkait biaya transportasi yang bisa dilakukan dengan pemberian uang tunai kepada pemilih.

Wacana tersebut harus benar-benar di pastikan ketetapan hukumnya sehingga potensi money politik berkedok uang transportasi bisa diketahui seperti apa konkritnya, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Hukum, Tamri Suhaimi mengatakan mengenai regulasi uang transportasi masih rancu. Peserta kampanye boleh menerima makan dan minum namun tidak diperbolehkan diuangkan. Namun untuk trasportasi disediakan dalam bentuk kendaraan, namun persoalannya bagaimana bila diganti dengan uang seharga bensin yang digunakan.

"Kalau transport ya diberikan dalam bentuk fasilitas kendaraan," katanya saat ditemui pada kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor KPU Provinsi Lampung, Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung, Jumat (2/11/2018).

Kemudian ia mengatakan Komisi II DPR RI yang membuat undang-undang, maka dari itu pihaknya akan menyatukan pandangan terlebih dahulu kepada Bawaslu RI terkait uang transport boleh diuangkan.

"Kita satukan pemahaman dulu. Transport yang diuangkan bisa diartikan money politik dan bukan money politik. Karena memang bisa dijadikan uang, transport itu berbeda-beda disetiap daerah tergantung wilayahnya," kata Mantan Ketua KPID Provinsi Lampung ini.

EDITOR

Triyadi Isworo


loading...



Komentar


Berita Terkait