Waspada Krisis Fiskal, Amerika Serikat Kehabisan Uang Tunai Mulai Juni

Medcom May 02, 2023 | 22:39

Washington (Lampost.co) -- Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memperingatkan adanya kekurangan uang tunai untuk membayar semua tagihan pemerintah paling lambat Juni tanpa kenaikan batas utang. Hal itu mendorong Presiden Joe Biden untuk memanggil empat pemimpin kongres teratas ke Gedung Putih untuk mencoba menghindari krisis fiskal.

Melansir Straits Times, Selasa, 2 Mei 2023, seseorang yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters, Joe Biden menelepon Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy di Yerusalem, pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, dan pemimpin Republik Mitch McConnell. Biden mengundang mereka ke pertemuan tentang plafon utang dan pengeluaran federal pada 9 Mei.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan dalam sebuah surat kepada Kongres, badan tersebut menyebut tidak mungkin memenuhi semua kewajiban pembayaran pemerintah AS pada awal Juni yang berpotensi paling cepat 1 Juni tanpa ada tindakan dari Kongres.

Potensi "X-date" baru, yang memperhitungkan penerimaan pajak April, sebagian besar tidak berubah dari perkiraan sebelumnya yang dikeluarkan pada Januari yakni pemerintah dapat kekurangan uang tunai sekitar 5 Juni. Namun, ada beberapa ruang gerak dari masalah ini.

"Penerimaan dan pengeluaran federal secara inheren bervariasi dari tanggal sebenarnya. Departemen Keuangan melakukan tindakan luar biasa bisa beberapa minggu lebih lambat dari perkiraan ini," tulisnya kepada anggota parlemen.

"Tidak mungkin memprediksi dengan pasti tanggal tersebut, Departemen Keuangan tidak dapat membayar tagihan pemerintah. Saya akan terus memperbarui Kongres dalam beberapa minggu mendatang karena lebih banyak informasi tersedia," tulisnya.

Setelah mencapai batas pinjaman USD31,4 triliun pada 19 Januari, Yellen mengatakan kepada Kongres jika Departemen Keuangan akan terus membayar utang, tunjangan federal, dan melakukan pengeluaran lain untuk menggunakan penerimaan kas dan tindakan manajemen kas yang luar biasa.

Terancam Gagal Bayar Utang

Pada 2011, pertarungan pagu utang yang serupa membawa negara itu ke jurang gagal bayar dan mendorong penurunan peringkat kredit negara itu. Kali ini, negosiasi mungkin lebih sulit, kata para veteran 2011.

Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik pada 26 April mengesahkan undang-undang yang akan menaikkan plafon utang. Kondisi itu dengan imbalan pemotongan besar untuk perawatan kesehatan bagi orang miskin dan pemotongan anggaran lainnya yang menurut Departemen Perhubungan akan menutup ratusan menara kontrol lalu lintas udara.

RUU itu juga akan memangkas insentif pajak untuk tenaga surya dan sumber energi ramah iklim lainnya. RUU Partai Republik akan menerapkan pemotongan belanja sebesar USD4,5 triliun atau sekitar 22 persen dengan imbalan kenaikan batas utang AS sebesar USD1,5 triliun. Hal itu tidak memiliki peluang untuk melewati Senat yang dikendalikan Demokrat dan Gedung Putih sehingga Presiden Joe Biden akan memveto undang-undang tersebut.

Gedung Putih meminta Kongres untuk menaikkan batas utang tanpa syarat. Pejabat administrasi membuat rencana untuk bernegosiasi dengan Partai Republik mengenai rencana anggaran presiden 2024.

Pertempuran plafon utang AS kemungkinan akan bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang dengan program tunjangan seperti Social Security dan Medicare. Hal itu kategori terbesar dari anggaran dan diproyeksikan tumbuh secara dramatis seiring bertambahnya usia populasi.

Biden dan pemerintahannya menggunakan proposal dari Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy untuk menandai Partai Republik sebagai ancaman ekonomi, mengirim pejabat Kabinet dan penasihat senior dalam tur media untuk membicarakan dampak lokal.