#hoaks#haji

Waspada Informasi Hoaks Seputar Pembatalan Haji

Waspada Informasi Hoaks Seputar Pembatalan Haji
Ilustrasi. AFP


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Masyarakat diminta tetap waspada terkait informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks mengenai pembatalan haji tahun 2021. Kabar yang diterima sebaiknya ditelaah dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain.

Simpang siur informasi mulai muncul ketika Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama/KMA 660/2021 membatalkan keberangkatan haji demi keamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah.

Co-Founder & Fact-Check Specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Aribowo Sasmito, mengatakan informasi hoaks di seputar keputusan pembatalan haji bukan isu baru, pada 2020 lalu juga menyemburat kabar-kabar yang serupa.

Ia menyebut, mis-informasi seperti ini secara gampanya dijuluki 'Hoaks lama bersemi kembali (HLBK)'.

"Ada informasi dibilang dana haji habis, Indonesia tidak bisa berdiplomasi, dana haji untuk infrastruktur, bayar utang dan sebagainya. Itu kan berita-berita yang tidak benar. Justru Kedubes Arab Saudi sudah melakukan klarifikasi karena memang Arab Saudi juga belum mengeluarkan kebijakan negara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh," katanya saat berbincang santai di Live Instagram Lampost.co bersama Redaktur Lampung Post, Sobih AW Adnan, Rabu, 9 Juni 2021.

Ari mengatakan, informasi-informasi itu merupakan hasil pelintiran agar masyarakat tertipu dan termakan kabar yang tidak benar. Nahasnya, kata dia, informasi yang tidak benar biasanya di-share masyarakat lebih dari 100 ribu kali, sementara klarifikasinya hanya mampu seribu kali dibagikan.

"Hoaks ibarat memadamkan kebakaran di lahan gambut, satu titik sudah padam, titik lain muncul lagi apinya. Maka cek fakta menjadi solusi untuk menjaga masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks. Meskipun, hoaks bukan hanya persoalan di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lainnya," katanya.

Terkait dana haji, menurut Ari, pemerintah biasanya menjadi pihak yang diserang dari pihak yang tidak senang atau mungkin lawan-lawan politik dengan menggunakan media sosial sebagai arena tempurnya.

"Selain ada faktor politis, hoaks juga sangat bersentuhan dengan emosi. Demi mencegah ini terus berkelanjutan, harusnya literasi antihoaks mulai dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah," kata Ari. 

Dia memberikan ciri kabar hoaks dari bentuk dan medianya. Biasanya, kata Ari, berita hoaks yang beredar melalui pesan berantai di WhatsApp atau media sosial itu dikemas dengan judul yang sensasi, heboh, bombastis, dan ditutup dengan kata-kata, 'Viralkan jangan berhenti di sini'.

"Kalau saya sering bilang agar publik menghadapi isu yang simpang siur ini, maka jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Kemudian saring sebelum sharing, care what you share, bagikan yang penting jangan yang penting membagikan," katanya.

Berikut beberapa informasi salah yang beredar di masyarakat soal dana haji.

1. Hoaks: Pembatalan Haji 1442 H karena uangnya sudah habis digunakan untuk hal lain.
Fakta: Alasan utama pembatalan haji 2021 adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji.

2. Hoaks: Pemerintah memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi kepada Arab Saudi sehingga Arab Saudi tidak mau menerima jemaah haji Indonesia.
Fakta: Tidak ada utang pembayaran pelayanan kepada Arab Saudi. Dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sampai 2020, tidak ada catatan utang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi.

3. Hoaks: BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi.
Fakta: Tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Pada 2020, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh di atas 15 persen.

4. Hoaks: Dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Fakta: Alokasi investasi ditunjukan ke investasi dengan profil risiko low-moderate, 90 persen dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

5. Hoaks: Ada fatwa MUI terkait dengan infrastruktur untuk pengelolaan dana haji.
Fakta: Fatwa tersebut tidak ada. Justru yang ada adalah ijtima ulama 2012 tentang pengembangan dana haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait