#Pertanahan#JTTS

Warga Tubaba Blokir Jalan Layang Tol Lambu Kibang

( kata)
Warga Tubaba Blokir Jalan Layang Tol Lambu Kibang
Camat Pagardewa, Eriko Fernando, meninjau lokasi pemblokiran jalan layang Tol Trans Sumatera di Tiyuh Margajaya Indah. (Ahmad Sobirin/Lampost.co)


PANARAGAN (Lampost.co) -- Warga Tiyuh Margajaya Indah, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melancarkan aksi blokir jalan layang (flyover) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Aksi ini terjadi sejak satu bulan lalu hingga kini masih berlangsung.

Penutupan jalan penghubung antar tiyuh atau desa itu dilakukan oleh masyarakat setempat. Mereka memblokir jalan lantaran kecewa terhadap pengembang yang belum menyelesaikan uang ganti rugi pembebasan lahan mereka terkait pembangunan flyover di lokasi tersebut.

Dalam melancarkan aksi mereka, warga setempat sudah mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, dan pimpinan PT Waskita selaku pengembang JTTS, tertanggal 30 Agustus 2019 silam.

"Dari bulan Oktober sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari BPN. Data yang disodorkan BPN ke warga pada proses ganti rugi tidak sesuai dengan data warga," ujar Imam Asrofi, selaku anak Mujiono, salah satu warga yang menuntut ganti rugi, Sabtu, 4 Juli 2020.

Menurut Imam, data yang dimiliki oleh warga berbeda dengan data yang disodorkan oleh pihak BPN saat akan melakukan proses ganti rugi, ia mencontohkan punya ayahnya, Mujiono merupakan lahan tanam tumbuh seluas 499 meter persegi hanya ditulis 299 meter persegi.

"Tanah bapak saya dihargai Rp64 juta sedangkan tetangga sebelah lebih dari 100 juta dengan tanah dihargai Rp71.000. Sedangkan keterangan lintas kabupaten yang dibawah saya itu harganya Rp145.000. Artinya dari data tersebut banyak kejanggalan," katanya.

Pantauan Lampost.co, pada Rabu, 1 Juli 2020, Camat Pagardewa telah mengundang pihak pihak terkait untuk rapat membahas penyelesaian ganti rugi yang berdampak pada penutupan akses jalan flyover. Hal ini menindak lanjuti surat Kapolsek Tulangbawang Tengah 24 Juni 2020.

Adapun para pihak yang diundang adalah BPN Provinsi Lampung, PT, Waskita, Muspika Pagardewa, Kepalo Tiyuh Margajaya Indah, Mujiono, Mustarani, dan Yuda Nurrohman. Namun, pihak BPN, PT Waskita dan Kepalo Tiyuh Margajaya Indah tidak hadir. Pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan, dan berujung pada aksi pemblokiran.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Berita Terkait


Komentar