#pungli

Warga Sinarpalembang Laporkan Oknum Aparat Desa karena Dugaan Pungli

Warga Sinarpalembang Laporkan Oknum Aparat Desa karena Dugaan Pungli
Kapolsek Candipuro AKP Ahmad Hazuan saat menerima warga Desa Sinarpalembang yang hendak melapor. Lampost.co/Perdhana Wibysono


Kalianda (Lampost.co) -- Warga Desa Sinarpalembang, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, melaporkan oknum aparat desa ke polisi atas tuduhan melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan berkas izin usaha.

Menurut pelapor, Indra (30), aksi pungli dialaminya saat mengajukan pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang merupakan salah satu syarat untuk menerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari pemerintah. Pembuatan SKDU dikenakan biaya sebesar Rp20 ribu dengan alasan sebagai tanda terima kasih.

"Kami melaporkan dugaan pungli ini ke Polsek Candipuro," kata Indra, Kamis, 29 April 2021. 

Baca: Warga Keluhkan Pungli di Sepanjang Jalan Rawajitu

 

Menurut Indra, tarif tersebut juga dibanderol tidak menentu. Sebab, jika mengajukan pembuatan dua surat sekaligus maka akan dikenakan biaya Rp30 ribu. 

"Ini enggak benar karena sudah dipasang tarif," ujarnya.

Warga lainnya, Sudin (27) mengaku sampai tidak bisa menerima bantuan pemerintah Rp1.200.000,- akibat proses pembuatan surat yang terlalu lama. 

"Empat hari baru selesai. Alasannya karena ada data yang salah," kata Sudin.

Kandasnya uang bantuan itu diketahui setelah berkas persyaratan diserahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Selatan (Lamsel) yang sudah tutup sejak Rabu kemarin. 

"Rugi dua kali. Sudah bayar buat surat berkas, bantuan tidak dapat," kata dia. 

Semula warga yang didampingi dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolsek Candipuro, namun gagal karena harus ke Polres Lamsel.

"Kami dianjurkan melaporkan ke Mapolres Lamsel, rencananya besok siang dengan membawa sejumlah bukti," ujarnya. 

Kapolsek Candipuro AKP Ahmad Hazuan menjelaskan laporan warga terkait dugaan pungli dianjurkan ke Mapolres Lamsel. 

"Laporannya pungli dilakukan oknum aparatur, maka dugaannya tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Sinarpalembang Sukoco membantah tuduhan melakukan pungutan liar terhadap warga yang membuat surat-menyurat. 

"Tidak ada pungli di sini. Semua sesuai prosedur," kata dia. 

Pungutan itu, kata dia, sudah sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) dengan biaya Rp20 ribu/surat. Sedangkan untuk membuat dua sekaligus hanya dibebankan Rp25 ribu. 

"Biaya administrasi sudah ditetapkan sesuai dengan Perdes," ujarnya. 

Pungutan yang diambil merupakan biaya administrasi yang sudah berlangsung sebelum kepemimpinannya menjadi Kepala Desa di Desa Sinarpalembang. 

"Untuk nomor Perdes-nya saya lupa, ada di kantor yang pasti sudah berjalan sebelum dari kades sebelumnya," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait