#izintambang#beritalampung#tambangpasir

Warga Sai Batin Desak Izin PT LIP Keruk Pasir di Pulau Sebesi Dicabut

Warga Sai Batin Desak Izin PT LIP Keruk Pasir di Pulau Sebesi Dicabut
Pertemuan masyarakat adat dengan KSOP Bakauheni. Foto/IST


Kalianda (Lampost.co): Masyarakat adat Sai Batin 5 Warga Way Handak menyambangi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, Senin, 30 Desember 2019.


Masyarakat adat meminta KSOP mencabut izin olah gerak kapal keruk yang dibawa PT Lautan Indonesia Persada (LIP) karena masih ngotot mengeruk pasir di perairan Pulau Sebesi. Hal itu dikhawatirkan masuk ke cagar alam laut Gunung Anak Krakatau (GAK). Perwakilan masyarakat adat juga menyampaikan pernyataan penolakan yang ditandatangani dengan dibubuhi materai 6.000.

"Kami berulang kali menolak dan menghadang. Terpaksa ambil tindakan (cabut izin olah gerak) karena itu wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem, dan bentang alam. Dikhawatirkan bakal menyedot pasir Gunung Anak Krakatau yang berpotensi menyebabkan bencana (tsunami), karena pergeseran tanah," ujar Ruslan, masyarakat Lampung Selatan yang juga bergelar Temenggung Tongkok Podang, Punggawa Marga Dantaran, Bahatur Kerajaan Sekala Bkhak wilayah Selatan, Senin, 30 Desember 2019.

Ia khawatir kalau PT LIP masih terus mengeruk pasir, hal-hal yang tak dinginkan bakal terjadi, karena dari pernyataan KSOP meski izin olah gerak tidak keluar ada niatan dari PT LIP untuk terus berlayar mengeruk pasir.

"Kita berharap Syahbandar mementingkan juga aspek-aspek sosial masyarakat, budaya, dan lingkungan, bukan cuma administrasi saja," katanya.

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni Iwan Syahrial dilema akan permintaan masyarakat adat, karena pihaknya berdasarkan regulasi wajib mengeluarkan izin olah gerak jika persyaratan kelayakan kapal dan cuaca telah memenuhi syarat.

"Iya tadi ada pertemuan kesini dan kami menerima. Kami juga bingung karena surat izin kelengkapan (SIB dan lainnya), sudah lengkap. Ya kita wajib memberikan jika syarat kondisi cuaca atau tidak sedang dalam putusan pengadilan, akan tetapi yang terpenting kapal kan saat ini tidak bergerak, meski izin olah gerak sudah ada," kata dia.

Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan bos PT LIP untuk memaparkan penolakan izin olah gerak yang diajukan oleh masyarakat adat agar jadi pertimbangan PT LIP.

"Karena kita ambil tindakan bisa dituntut di PTUN kan. Kita kan cuma tupoksi gerak kapal, izin dan kondisi lingkungan itu kewenangan Pemprov," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait