#tambakudang#ekbis#beritalampung

Warga Lemong Pesibar Demo Tolak Penyegelan Tambak Udang

Warga Lemong Pesibar Demo Tolak Penyegelan Tambak Udang
Puluhan warga yang menjadi karyawan tambak menolak penyegelan tambak. Istimewa


Krui (Lampost.co) – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan penyegelan terhadap empat titik tambak di Kecamatan Lemong, Selasa, 19 Oktober 2021. Namun, kegiatan itu dihadang puluhan warga yang menjadi karyawan tambak untuk menolak penutupan paksa tersebut.

Penyegelan itu dilakukan pada dua titik tambak udang PT Sumatra Seafood Indonesia di Desa Tanjungjati yang memiliki 14 kolam dengan 25 karyawan. Selanjutnya tambak PT Andi Riza Farm di Desa Waybatang milik Andi Reza yang mempunyai 18 kolam dengan 80 karyawan. Kemudian, tambak PT Arci Ferdian di Desa Margasuka, Dusun Merambai, milik Hermantono terdapat sembilan kolam dengan 25 pekerja.

Penyegelan itu dilakukan puluhan anggota Satpol Pamong Praja Pesibar bersama instansi terkait. Penutupan itu atas dasar Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW 2017-2037. Dalam Perda itu, empat dari enam kecamatan di kabupaten tersebut dialih fungsi menjadi zona pengembangan wisata. Keempat kecamatan itu yakni Lemong, Pesisir Utara, Ngambur dan Pesisir Selatan. Hanya tinggal 2 kecamatan yang disisakan untuk budidaya air payau yakni Bengkunat dan  Ngaras. 

Penyegelan ditandai dengan penyerahan surat perintah kepada pemilik atau pengelola tambak, pemasangan plang berisi dasar penyegelan dan konsekuensi dari penyegelan dan pemasangan segel di pintu masuk tambak. 

Di tambak udang PT Andi Riza Farm, rombongan yang dipimpin Plt Kepala Satpol PP Pesibar, Cahyadi Muis, dihadang puluhan karyawan warga setempat yang sebagian besar wanita sambil membentangkan poster. Di antaranya, poster tersebut bertuliskan: Jangan Tutup Periuk Nasi Kami, Sejak Ada Tambak Anak Kami Bisa Sekolah, Tambak Tutup Rakyat Lapar, Bapak Satpol PP Kasihanilah Kami, dan lain-lain.

Salah satu pendemo, Astina (63), mengaku sudah enam tahun bekerja di tambak tersebut dengan gaji Rp1,8 juta per bulan. Pekerjaannya membersihkan klekap di permukaan tambak bersama 47 pekerja wanita lainnya.

“Dengan gaji dari tambak ini saya bisa memenuhi biaya hidup dan membantu anak menyekolahkan cucu. Suami sudah tidak ada. Jika tambak ditutup apa Bupati bisa memberi makan saya,” keluh sang nenek dengan wajah bermandikan keringat di tengah terik matahari dan mata berkaca-kaca.

Pekerja lainnya juga memprotes penyegelan tersebut. Sebab, keberadaan tambak memberikan dampak positif bagi warga sekitar terutama perekonomian masyarakat. Dengan bekerja di tambak, ia bisa menyekolahkan anak, karena jika hanya mengharapkan suaminya sebagai nelayan pendapatannya tidak menentu.

“Kadang-kadang dapat ikan, jika angin gelombang tinggi tidak bisa melaut. Sementara sebelum ada tambak, sebagian besar wanita bekerja mencari rumput laut di pinggir pantai, dikeringkan dan dijual. Itu juga hasilnya tidak seberapa,” ujar wanita yang terus meneriakkan ‘Jangan Tutup Tambak’.

Dari tindakan Pemkab itu, ketiga pemilik menolak penyegelan karena tambak berdiri sejak sejak 2015, dua tahun sebelum terbitnya Perda RTRW.

Pemilik PT Andi Riza Farm, Andi, mengaku sejak 2019 mereka mengajukan perpanjangan izin, tetapi tidak dikeluarkan Pemkab. “Jadi jika tambak mau ditutup karena izin tidak diperpanjang kami tidak keberatan, tetapi tolong ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 Perda RTRW itu,” kata Andi.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait