#kerusuhan#amukmassa#sengketa

Warga Adat Lima Keturunan Bandar Dewa Tubaba Bentrok dengan Satpam PT HIM

Warga Adat Lima Keturunan Bandar Dewa Tubaba Bentrok dengan Satpam PT HIM
Pos satpam PT HIM tampak mengalami kerusakan usai bentrok pada Rabu, 2 Maret 2022. Lampost.co/Ahmad Sobirin


Panaragan (Lampost.co) -- Bentrok fisik terjadi antara kelompok warga adat Lima Keturunan Bandar Dewa dengan petugas keamanan PT. Huma Indah Mekar (HIM), di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pada Rabu, 2 Maret 2022, sekitar pukul 16:00 WIB.

Insiden dilaporkan menimbulkan korban luka di kedua belah pihak. Saat ini mereka sedang menjalani perawatan di RSUD Tubaba. Selain korban luka, kerugian juga dialami pihak perusahaan karena posko keamanan diamuk masa.

Berdasarkan informasi yang diterima Lampost.co, peristiwa bermula saat masyarakat adat mendatangi pos satpam PT HIM guna menanyakan salah satu rekannya yang diisukan ditangkap polisi atas laporan pihak perusahaan. Isu semakin memanas saat berembus kabar yang menyebutkan pihak keamanan memukuli warga hingga mengalami luka-luka. 

Beberapa tahun terakhir, masyarakat adat Lima Keturunan Bandar Dewa disebut tengah berjuang untuk menguasai kembali lahan seluas 1.100 hektare milik marganya. Mereka meyakini, tanah itu di luar hak guna usaha (HGU) PT. HIM.

Saat berita ini diturunkan, kondisi di lapangan sudah mulai kondusif. Masing-masing pihak mampu meredam kericuhan dan menahan diri. 

Baca: Masyarakat Lima Keturunan Bandar Dewa Kembali Tebang Pohon Karet PT HIM

 

Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Bayana, sebelum bentrokan terjadi menjelaskan, tugas pemkab sebagai Gugus Tugas Reforma Agraria menyatakan persoalan tersebut telah final dan dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

"Pak Bupati sebagai kepala daerah sekaligus Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang mempunyai beberapa lembaga fungsional termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah maksimal memerintahkan untuk menyeesaikan persoalan ini," kata Bayana, diruang kerjanya, Rabu, 3 Maret 2022. 

Bayana menjelaskan, pemkab hanya bertugas sebagai fasilitator yang tidak berhak menentukan siapa pemenangnya. 

"Tugas utama kita adalah sesuai dengan yang dituntut warga. Dalam satu tahun ini sudah tiga kali melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak dengan tujuan memediasi, tetapi memang tidak ada titik temu. Akhirnya pada bulan lalu seluruh tim gugus tugas ini mengambil kesimpulan kalau kedua belah pihak merasa tidak puas dengan hasil fasilitasi kita maka dipersilakan untuk masuk ranah hukum. Sejak saat itu kita tidak boleh ikut campur atau intervensi," pungkas Bayana.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait