#terorisme#radikalisme

Wapres Nilai Tuntutan Pembubaran MUI Tidak Rasional

Wapres Nilai Tuntutan Pembubaran MUI Tidak Rasional
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Medcom/Fachri


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan munculnya isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) usai salah satu pengurusnya ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana terorisme. Menurutnya, tuntutan pembubaran Majelis MUI berlebihan dan tidak rasional.

“Seperti banyak jawaban yang diberikan para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu,” tegas Ma’ruf dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Rabu, 24 November 2021.

Ma’ruf menyebut jika ada masalah dalam sebuah organisasi, maka yang harus dibenahi masalahnya, bukan pembubaran organisasi. Ia menyampaikan bila semua masalah ditangani dengan cara tersebut maka tidak akan selesai.

"Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu, (organisasi dibubarkan). Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” tegas Ma'ruf.

Ia menjelaskan MUI sejak dini melakukan pencegahan tindak pidana terorisme melalui fatwa. MUI menyatakan terorisme sebagai tindakan haram dan bukan jihad. 

“Fatwa ini kemudian menjadi referensi upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme,” ungkapnya.

Selain itu, MUI pernah membuat lembaga penanggulangan terorisme. Saat itu, pemerintah baru mempunyai desk terorisme di bawah Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme, bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait