kerumunanFPIRizieqShihab

Wali Kota Jakpus Dicopot karena Fasilitasi Kerumunan Rizieq

Wali Kota Jakpus Dicopot karena Fasilitasi Kerumunan Rizieq
Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Medcom.id/Christian


Jakarta (Lampost.co) -- Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih dicopot dari jabatannya. Jabatan keduanya dicopot karena dianggap gagal menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait potensi kerumunan di Jakarta.

 

"Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat (Plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 November 2020.

 

Baca juga: Walkot Jakpus Dicopot Gara-Gara Kerumunan di Rumah Rizieq

Chaidir mengatakan keduanya dicopot dari jabatan sejak 25 November 2020. Bayu dan Andono langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan selanjutnya.

Dia mengatakan inspektorat tak hanya memeriksa Bayu dan Andono. Beberapa pihak juga ikut diperiksa, yakni Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, dan Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto.

Kemudian, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen. Mereka ditanyai seputar dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan gubernur terkait kerumunan di Petamburan.

"Arahan gubernur berisi lima langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan lewat grup WhatsApp koordinasi wilayah," ucap Chaidir.

Salah satu arahan yang diduga dilanggar Bayu dan Andono, yakni terkait larangan meminjamkan fasilitas Pemprov DKI maupun memfasilitasi kegiatan warga yang mengundang kerumunan. Pasalnya, jajaran kecamatan, kelurahan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup justru meminjamkan fasilitas tersebut.

Bayu dan Andono, kata dia, mengakui kesalahan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Yakni pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait