#walikota#inpres

Wali Kota Bandar Lampung Laporkan BUMN Pembangkang Instruksi Presiden

( kata)
Wali Kota Bandar Lampung Laporkan BUMN Pembangkang Instruksi Presiden
Wali kota Bandar Lampung Herman HN. lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wali Kota Bandar Lampung Herman HN merasa geram dengan tindakan yang diambil oleh sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang tidak mengindahkan inpres mengenai relaksasi cicilan terhadap rakyat yang terdampak akibat korona saat ini.

Dikatakan oleh orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu, bahwa Instruksi Presiden (Inpres) adalah aturan mutlak dan harus di patuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terlebih dalam situasi terjadinya wabah covid-19.

"Ya tidak bisa, aturan itu harus diikuti apalagi badan usaha milik negara. Tidak hanya untuk pasien positif, tapi untuk semua yang terdampak," tegas Herman HN, saat di wawancarai dilingkungan kantor Pemkot setempat, Rabu, 8 April 2020.

Dia menerangkan, bahwa presiden merupakan pimpinan tertinggi Republik Indonesia (RI). Segala bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat atas perintah Presiden wajib untuk dilaksanakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"BUMN, BUMD harus ikuti aturan dan perintah dari presiden, kalau instruksi presiden sudah begitu tidak ada toleransi. Tanya OJK, mereka itu leading sektornya," ungkapnya.

Terakhir, apabila dirinya masih mendapati maraknya BUMD maupun BUMN yang tidak melaksanakan inpres tersebut, maka Pemkot akan mengirimkan surat ke Pemerintah Pusat, bahwa BUMD atau BUMN termasuk multifinance tidak melaksanakan perintah tersebut.

"Ya kita akan buat surat ke Presiden, karena instruksi presiden tidak diindahkan oleh BUMN ini, itu inpres dan saya melanjutkan apa yang diperintahkan presiden," pungkasnya.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...


Berita Terkait



Komentar