#galianc#pertambangan#beritalampung

Walhi: Pemda Jangan Saling Lempar Masalah Galian Tambang

Walhi: Pemda Jangan Saling Lempar Masalah Galian Tambang
Peta areal RTRW. Foto: Dok/Walhi


Bandar Lampung (Lampost.co): Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menilai pemerintah daerah lemah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Salah satu tambang yang disebutkan aparat milik Kardoyo di Jalan Pangeran Tirtayasa, Campangjaya, Sukabumi memakam korban jiwa. Tiga bocah tewas tenggelam usai berenang di bekas galian tambang batu itu.

Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musti mengatakan pemilik tambang baik perusahaan, maupun perseorangan diwajibkan menutup bekas galian tambang. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Tambang resmi saja harus ditutup lubangnya, apalagi tambang ilegal," kata Irfan kepada Lampung Post, Kamis, 25 Juni 2020.

Kematian tiga bocah yang tenggelam pada 23 Juni 2020, merupakan dampak buruk akibat aktivitas penambangan liar dan rendahnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan bukit dan pengawasan pertambangan.

Baca juga: 3 Bocah Tewas Tenggelam di Bekas Galian Tambang

Sebelumnya pada 30 Oktober 2019, Bukit Gunung Perahu yang terletak di Gang Onta, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton mengalami longsor. Kemudian pada 13 Januari 2020 terjadi tanah longsor di Bukit Kaliawi yang menyebabkan sebuah batu berdiameter lebih dari satu meter dari bukit tersebut longsor menimpa rumah warga.

"Tewasnya 3 anak ini bukan semata merupakan kelalaian pemilik lahan dalam mengelola dan menjaga lahannya, namun kejadian tersebut juga semakin memperjelas ketidaktegasan dan saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dengan pengelolaan dan pengawasan pertambangan yang ada di Kota Bandar Lampung," kata dia.

Selama ini, lanjut Irfan, Pemkot Bandar Lampung selalu melempar permasalahan ini kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung sekalu instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan terhadap pertambangan.

"Namun ternyata Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung tidak juga melakukan pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan yang ada di kota Bandar Lampung," katanya.

Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan bukit dari aktivitas pertambangan dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hidup, menjamin kesehatan, dan keselamatan rakyat serta meminimalisir terjadinya bencana ekologis di Kota Bandar Lampung. Abainya peran negara dan saling lempar tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan dan bukit di Kota Bandar Lampung dimulai sejak lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut kewenangan di bidang pertambangan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan ditarik ke provinsi.

“Sudah saatnya pemerintah sadar akan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dan menertibkan pertambangan-pertambangan liar yang ada di Kota Bandar Lampung. Jika tidak ada ketegasan baik oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, maka selama itu juga Bandar Lampung berpotensi besar dilanda bencana ekologis yang dapat menimbulkan kehilangan nyawa,” katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait