#pajak#pemkotbandarlampung

Wakil Wali Kota: Tapping Box Bukan Momok Pengusaha

Wakil Wali Kota: Tapping Box Bukan Momok Pengusaha
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah. Lampost.co/Deta


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memberlakukan penggunaan tapping box sebagai alat transaksi utama. Hal itu untuk mendorong setiap tempat usaha agar terbuka dalam penyampaian retribusi pajak yang diterima dari konsumen.  

Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, menjelaskan pemakaian alat tersebut merupakan instruksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). 

Bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga tidak perlu ditakuti setiap pengusaha. Bahkan seharusnya mendukung program pemerintah pusat itu.  

"Keberadaan tapping box tolong diefektifkan ini bukan momok terhadap pengusaha, tetapi upaya penegasan transparansi retribusi pajak," ujar Deddy saat konferensi pers di ruang rapat Wali Kota, Senin, 5 Juli 2021.  

Terutama mengenai bakso Sony yang berencana hengkang dari Kota Tapis Berseri. Usaha kuliner tersebut hingga kini terdapat 18 gerai yang tersebar di Bandar Lampung belum memaksimalkan penggunaan tapping box. 

"Bakso Sony hak usaha mereka akan pindah, tapi kami lakukan penyegelan karena tidak kooperatif menggunakan tapping box. Itu instruksi KPK, diduga tidak pakai ada kebocoran, itu tapping box sebagai tindak lanjut," kata dia. 

Di masa pandemi covid-19 ini, Pemkot Bandar Lampung sangat memahami kesulitan yang dialami pengusaha. Namun, aturan penggunaan alat itu seharusnya menjadi perhatian bersama.  

"10 persen itu dari konsumen, pengusaha cuma sebagai pemungut dan pengawasannya melalui tapping box yang terhubung dengan Pemkot, bank dan KPK. Kami sesalkan 18 gerai bakso Sony itu tidak signifikan dan tidak pakai tapping box," katanya.  

Menurutnya Pemkot tidak tebang pilih, karena seluruh tempat usaha yang dinilai sebagai objek pajak diperlakukan sama.  

"Upaya penegasan juga dilakukan secara bertahap, tempat usaha yang bandel diberikan surat teguran mulai dari teguran pertama hingga ketiga. Jika lebih dari itu maka Pemkot mengambil tindakan tegas menyegel sementara tempat usaha, sampai urusannya diselesaikan," ujar dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait