#pajak#djp

Wajib Pajak di Lampung Diminta Manfaatkan Program PPS

Wajib Pajak di Lampung Diminta Manfaatkan Program PPS
Kanwil DJP Bengkulu-Lampung memberikan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Lampung melalui virtual. Dok DJP


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong para wajib pajak agar memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bengkulu dan Lampung, Mokhamad Taufik Agus Susilo mengatakan, pihaknya menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung untuk menyosialisasikan pemahaman terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"PPS sudah banyak dimanfaatkan di wilayah Bengkulu dan Lampung. Harapannya semakin banyak wajib pajak yang memahami dan memanfaatkan program PPS," katanya, Jumat, 11 Maret 2022.

Baca: Tak Lapor SPT, Sanksi Denda hingga Pidana Menunggu

 

Ia mengatakan, UU HPP sudah disahkan menjadi UU Nomor 7 tahun 2021. Beberapa klaster sudah berjalan per 29 Oktober 2021, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Cukai. Sedangkan untuk klaster PPS dan UU Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 2022, serta yang terakhir UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022. 

"PPS ini berlaku selama enam bulan, sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022," katanya.

DJP melalui seluruh unit vertikalnya, termasuk Kanwil DJP Bengkulu Lampung, meyediakan Tim Satgas Helpdesk PPS di setiap unit kerja bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan informasi, memanfaatkan kebijakan, atau mengalami kesulitan dalam melaksanakan ketentuan yang ada pada UU HPP dan atau PPS.

Pihaknyapun mengingatkan untuk segera melaporkan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2022.

Sesuai data penerimaan SPT Tahunan 2022 di Kanwil DJP Bengkulu Lampung telah mencapai 178.931 SPT. Sementara secara nasional SPT Tahunan yang sudah dilaporkan sebanyak 4.609.468 SPT. Sebagian besar SPT dilaporkan melalui e-Filling (96,27%). 

Sementara itu, Ketua IDI Lampung, Asep Sukohar menyambut baik pihak DJP yang siap dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti PPS. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi pengungkapan dan pembayaran melalui https://pajak.go.id/pps yang dapat diakses setiap hari.

"Kami mendukung penuh penyelenggaran kegiatan UU HPP ini bagi wajib pajak profesi dokter di wilayah Lampung," katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait