#pemprov#ham

Wagub Lampung Bahas Pelanggaran dan Upaya Pemenuhan Hak Korban HAM

Wagub Lampung Bahas Pelanggaran dan Upaya Pemenuhan Hak Korban HAM
Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia 'Nunik' Chalim melakukan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) RI membahas peristiwa pelanggaran HAM berat di Provinsi Lampung dan upaya pemenuhan hak-hak korban.


"Beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di antaranya terkait dengan pangkat golongan dan pensiunan korban Talangsari, karena pelanggaran HAM berat di Talangsari, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) pada 1989 menjadi perhatian khusus," ujar Nunik, Jumat, 8 Oktober 2021. 

Baca: Nunik Pacu Lampung Layak Anak dan Ramah Perempuan

 

Pada prinsipnya, kata dia, jika masih terdapat yang belum tuntas pembangunannya, hal tersebut bukan karena adanya diskriminasi. Akan tetapi karena memang kemampuan Pemprov masih terbatas ditambah adanya pandemi covid-19.

Ia juga menambahkan bahwa konsentrasi Pemprov saat ini tertuju kepada penanganan pandemi covid-19.

"Namun demikian Gubernur selalu meminta kepada kami jajarannya untuk juga tidak berhenti untuk terus bertanggung jawab termasuk soal HAM ini untuk terus mengawal tugas dan tanggung jawab Pemprov," ujar dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Munafrizal Manan menyampaikan bahwa Komnas HAM juga telah membentuk tim khusus dan telah melakukan komunikasi, koordinasi, serta konsultasi dengan pemerintah daerah termasuk daerah lain yang tidak terjadi konflik tetapi korbannya banyak berdiam di sana. 

"Seperti Sumatra Selatan tenyata ada sejumlah korban yang ada disana kaitannya dengan peristiwa yang sudah lampau sekali, termasuk juga ke Provinsi Lampung yang kita ketahui pernah terjadi kejadian Talangsari," lanjutnya. 

Ia juga menyampaikan demi terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan korban, maka Komnas HAM telah melakukan benerapa langkah konkret seperti mengeluarkan Surat Keterang Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM). 

"Selain itu pemetaan kebutuhan korban terhadap pemenuhan hak korban, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan penguatan gagasan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai pengetahuan bersama," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait