#beritalampung#beritabandarlampung#pilkada

Wagub: Kapasitas Perempuan untuk Capai Kursi Parlemen 30% Harus Ditingkatkan

Wagub: Kapasitas Perempuan untuk Capai Kursi Parlemen 30% Harus Ditingkatkan
Dialog multi stakeholder dukungan publik untuk keterpilihan perempuan di Pemilu  legislatif 2022 yang digelar DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Lampung dan Women Democrazy di Hotel Bukit Randu, Kamis, 24 November 2022. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co): Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menyebut keterwakilan perempuan baik di parlemen maupun di penyelenggara Pemilu harus mencapai 30% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal itu Wagub sampaikan dalam agenda dialog multi stakeholder dukungan publik untuk keterpilihan perempuan di Pemilu  legislatif 2022 yang digelar DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Lampung dan Women Democrazy di Hotel Bukit Randu, Kamis, 24 November 2022.

"Semakin hari (keterwakilan persentase perempuan) semakin membaik dan harus dijaga betul," ujar Nunik sapaan akrabnya.

Menurut Nunik, pekerjaan berat yang harus dilakukan bagi bakal calon legistatif perempuan secara individu maupun lembaga perempuan lainnya, agar meningkatkan ketewakilan perempuan di parlemen.

Nunik mengatakan perempuan secara individu harus meningkatkan daya saing, berkomitmen tinggi dalam proses pencalegan, dan memiliki segala aspek yang dibutuhkan dalam proses kontestasi Pemilu.

"Harus ada terus upgrading skill, diskusi dan harus turun sampai ke tingkat kabupaten/kota. Jangan hanya di tingkat provinsi saja," kata mantan Bupati Lampung Timur itu.

Sementara itu, Ketua DPD KPPI Lampung Nenden Tresnanursari mengatakan, pihaknya terus melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan untuk politikus dan kader partai perempuan, agar bisa berkontestasi dan memiliki kemampuan. DPD KPPI terus memotivasi perempuan yang memiliki potensi untuk maju sebagai caleg antar lintas provinsi.

"Kami juga libatkan parpol. Dalam hal ini, kami juga sudah roadshow ke parpol besar agar adanya prioritas untuk caleg perempuan," katanya.

Hal yang sama diungkapkan Akademisi Unila Nanang Trenggono. Keterwakilan perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Nanang kembali menegaskan soal keterwakilan perempuan kembali lagi kepada pemilih.

"Bagaimana seorang perempuan menang pada kontestasi, ya harus dengan perjuangan ekstra. Karena itu, promosi sosok caleg perempuan yang akan  berkontestasi ke masyarakat hingga ke akar rumput. Paling tidak, masyarakat tahu ada calon-calon perempuan," ujar dia.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait