upahburuhUMK

Buruh Lampung Menentang Wacana Penghapusan UMK

Buruh Lampung Menentang Wacana Penghapusan UMK
Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Yohanes Joko Purwanto. Dok.


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Wacana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk melakukan penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan ke depan akan menjadikan Upah Minimum Provinsi (UMP) jadi acuan tunggal menjadi sorotan oleh banyak pihak, khususnya pekerja dan buruh.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Yohanes Joko Purwanto mengatakan wacana tersebut keliru dan ngawur. Ia mengatakan UMP di Provinsi Lampung lebih kecil dibandingkan dengan UMK di Kota Bandar Lampung. Apabila upah di Bandar Lampung turun karena mengacu pada Provinsi Lampung maka sangat merugikan buruh.

"Kalau dia gak sama dengan upah tertinggi malah diturunkan. Gila! Aturan dari mana? Upah di Provinsi sekitar Rp2,4 juta, sementara di Kota sekitar Rp2,7 juta. Kalau UMK diapuskan ya edan," katanya kepada Lampost.co, Selasa 19 November 2019.

Kemudian ia mengatakan, seharunya mengenai besaran upah, terlebih dahulu melakukan survei kebutuhan hidupan layak terlebih dahulu. Setelah itu barulah ditetapkan upah minimumnya berapa. Ia mengatakan survei terakhir dilakukan 5 tahun yang lalu, maka dari itu seharusnya dilakukan survei kembali yang terkini.

"Seharusnya bukan upah minimum provinsi, jadikan saja upah layak nasional biar sama seluruh indonesia," katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan bahwa pihaknya mengunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalau hal tersebut sudah menjadi kebijakan nasional tentunya harus didukung dan melakukan langkah-langkah agar bisa mensukseskan peraturan dengan baik.

"Bukan kapasitas setuju atau tidak setuju. Pak Presiden mengatakan bahwa tidak ada visi misi Kementerian, yang ada visi-misi Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait