#rerie#uud1945

UUD 1945 Dinilai Jadi Refleksi Bernegara Bangsa Indonesia

UUD 1945 Dinilai Jadi Refleksi Bernegara Bangsa Indonesia
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Keberadaan konstitusi sangat penting bagi sebuah negara, karena berperan sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Konstitusi merupakan tatanan aturan yang memuat peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi utama kehidupan untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, dalam rangka memperingati Hari Konstitusi, Rabu, 18 Agustus 2021.

Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Keppres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Keppres tersebut ditandatangani Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 September 2008.

Penetapan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi bertepatan dengan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam rapat paripurna Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Lestari berharap, momentum peringatan Hari Konstitusi mampu mengingatkan kembali kepada setiap anak bangsa, pentingnya peran konstitusi UUD 1945 yang selalu menjadi dasar berbagai ketentuan yang berlaku di negeri ini.

UUD 1945, menurut Rerie, berisi refleksi gagasan para pendiri bangsa yang merancang, kemudian mengesahkan konstitusi Indonesia, dalam bentuk Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada 18 Agustus 1945.

Konstitusi nasional, ditetapkan sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan suatu negara pada umumnya. 

Mengingat pentingnya peran konstitusi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah upaya untuk merevisi atau amendemen harus selalu didasari atas sikap kehati-hatian yang tinggi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketatanegaraan.

Untuk itu, dia berharap para pemangku kepentingan yang mengemban amanah rakyat menjaga konstitusi negeri ini mampu mengedepankan sikap kenegarawanan demi terus berlangsungnya pembangunan di Ibu Pertiwi.

Ibarat sebuah bangunan, konstitusi adalah pondasi dari sebuah bangunan negara. Jadi, jika bangunan berdiri dan pondasinya tidak berfungsi dengan baik, potensi ancaman runtuhnya bangunan negara akan menjadi besar.

Untuk itu, para pemangku kepentingan harus melakukan pertimbangan yang matang dan kajian yang komperhensif dari berbagai bidang bila akan memperbaiki konstitusi.

"Jangan sampai, upaya perbaikan yang dilakukan malah membuat konstitusi tidak mampu mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945," ujar Rerie.

"Cita-cita luhur pendiri bangsa antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait