#Pers#perlindungan#DewanPers

UU Pers Perlu Dimuhtakhirkan untuk Lebih Melindungi Pers

UU Pers Perlu Dimuhtakhirkan untuk Lebih Melindungi Pers
UU Pers perlu pemutakhiran. (Foto:dok)


Jakarata (Lampost.co)--Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perlu adanya revisi untuk memperkuat peran pers di masyarakat. Selain itu, perlu juga pembaharuan aturan terkait teknologi terkini.

"Tetapi kami menyadari saat ini sudah banyak spektrum lain dalam upaya mengurangi Kemerdekaan pers bahkan menghalangi. Oleh karena itu kami ingin sebetulnya ada produk-produk khususnya mengenai prakarya atau versi teknologi mutakhir," kata Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dalam webinar Memperkuat Insan Pers Melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 dari Dewan Pers, Kamis,  30 September 2021.

Misalnya doxing atau menyebarluaskan informasi pribadi secara publik yang selama ini belum dikenal lebih dalam istilah-istilah atau dalam hukum/ peraturan Dewan Pers sehingga perlu dibicarakan atau dibuat regulasinya.

"Demikian juga penetrasi media sosial untuk melakukan perpanjangan dari produk jurnalistiknya ini tentu perlu pengaturan," ujarnya.

Hendry menegaskan regulasi pers harus melindungi setiap insan pers. Dewan Pers juga berkomitmen terus melindungi kemerdekaan pers dalam berbagai bentuk di antaranya membuat kepastian bahwa segala tindakan atau produk jurnalistik dilindungi oleh undang-undang atau minimal oleh peraturan-peraturan yang ada.

Karena selama sikap Dewan Pers jelas apabila terjadi kasus terkait karya jurnalistik di sebuah media, maka wartawan dan pelakunya akan selalu dilindungi, baik apakah sudah terverifikasi atau belum, jelasnya.

"Dewan Pers merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa setiap wartawan yang bekerja dimensi berbadan hukum yang sudah aktif dalam melakukan 6M mulai dari mencari sampai menyebarluaskan itu wajib kami lindungi," kata Hendry.

Perlindungan itu diwujudkan misalnya di dalam kesaksian ahli yang diutus oleh Dewan Pers maupun di dalam pengisian berita acara.

Di kesempatan yang sama Dosen Megister Hukum Universitas Semarang, Bambang Sadono, mengatakan pers nasional ini bekerja berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

"Jadi jelas di situ serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun juga. Kemudian yang harus diperhatikan adalah Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum," ujarnya.

Sehingga ini merupakan jaminan tertinggi yang bisa diberikan namanya perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum undang-undang negara harus bekerja untuk profesi kewartawanan.

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait