#rerie

UU Masyarakat Adat Dinilai Dibutuhkan

UU Masyarakat Adat Dinilai Dibutuhkan
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu, Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu, 24 Oktober 2021. Istimewa


Palopo (Lampost.co) -- Hak-hak masyarakat adat dinilai kerap terabaikan di tengah proses pembangunan. Untuk itu diperlukan undang-undang (UU) yang benar-benar menjamin hak-hak masyarakat adat di tanah air.

"Saat ini kami terus berjuang untuk merealisasikan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang. Perlu dukungan semua pihak untuk mempercepat realisasi undang-undang tersebut," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat saat dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu, Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu, 24 Oktober 2021.

Dalam prosesi tersebut, Lestari diberi gelar adat We Wettueng Lala' Paratiwi, yang artinya bintang yang bersinar cemerlang menyinari bumi.

Berdasarkan keterangan dewan adat 12, pemberian gelar tersebut didasari atas pertimbangan Lestari  yang banyak memberikan perhatian kepada komunitas adat dan keraton-keraton Nusantara, khususnya peran Ratu Kalinyamat dalam pembinaan karakter berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, Kedatuan Luwu, salah satu kerajaan yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa lalu, memberi gelar adat kepada 10 tokoh masyarakat yang dinilai berjasa di sejumlah bidang.

Pada kesempatan itu, Lestari menegaskan sejumlah UU sebetulnya mengatur dan menjamin hak masyarakat adat. Namun, seringkali hak itu terabaikan dalam beberapa pelaksanaan pembangunan.

"Negara harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, karena konstitusi UUD 1945 secara jelas memuat salah satu tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Untuk itu, berbagai entitas adat yang ada hingga saat ini tak boleh diabaikan. Masyarakat adat dan leluhur di tanah air ini elemen penting yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para anggota parlemen bisa mendorong percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat dan segera menjadi undang-undang.

Demikian juga dengan peran pemerintah daerah. Dia berharap pemerintah daerah meningkatkan konsistensi dalam memperhatikan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya.

"Kami masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat adat di nusantara ini benar-benar bisa menerima hak-hak mereka sepenuhnya," ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait