#undang-undang #kemendagri

UU Buka Peluang Pemerintah Pusat Berhentikan Kepala Daerah

UU Buka Peluang Pemerintah Pusat Berhentikan Kepala Daerah
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Pemberhentian kepala daerah merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tapi Pemerintah Pusat diberikan peluang memberhentikan kepala daerah.

Peluang tersebut termaktub dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pemberhentian bisa dilakukan bila DPRD tidak melakukan kewenangannya.

"Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah," dikutip Medcom.id, Jumat, 20 November 2020.

Kewenangan Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah untuk beberapa jenis pelanggaran. Yaitu, melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban di Pasal 67 huruf b. 

Pemerintah Pusat juga bisa memberhentikan kepala daerah yang melanggar larangan di Pasal 76. Namun, tidak semua larangan pada Pasal 76 UU Pemda itu bisa dijadikan landasan pemberhentian.

"Pengecualian pengurus perusahaan swasta atau milik pemerintah, melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja selama tujuh hari berturut-turut atau tidak tanpa izin menteri," dikutip dari Pasal 76 huruf c dan i.

Berita terkait: Pemberhentian Kepala Daerah Kewenangan DPRD dan MA

Pemerintah Pusat juga bisa memberhentikan kepala daerah bila melakukan perbuatan tercela. Sementara itu, Pasal 81 Ayat (2) UU Pemda menyebut pemberhentian dimulai dengan pemeriksaan kepala daerah. Pemeriksaan untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Pasal 81 Ayat (3) menyebut hasil pemeriksaan kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung (MA). Nantinya, MA akan memutuskan apakah kepala daerah tersebut melanggar atau tidak.

"Apabila Mahkamah Agung memutuskan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah," bunyi Pasal 81 Ayat (4).

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait