#kampus#teknokrat

UTI Tolak Cabut DO dan Skorsing, LBH Gugat ke PTUN

UTI Tolak Cabut DO dan Skorsing, LBH Gugat ke PTUN
Ilustrasi. Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung akan menempuh jalur hukum terkait sanksi Drop Out (DO) dan skorsing mahasiswa Universitas Teknkorat Indonesia (UTI). Hal ini dilakukan karena UTI menolak permintaan LBH mencabut sanksi tersebut.

LBH Bandar Lampung yang menjadi kuasa hukum dari enam mahasiswa, tiga diantaranya terkena sanksi DO segera mendaftarkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Bandar Lampung, sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke PN Tanjungkarang.

"Gugatan sedang kami susun, dan segera didaftarkan," ujar Kadiv Advokasi LBH Bandar Lampung, Kodri Ubaidilah, Selasa, 4 Mei 2021.

Menurut Kodri langkah gugatan diambil setelah adanya komunikasi LBH Bandar Lampung dengan UTI. LBH Bandar Lampung awalnya mengirimkan surat klarifikasi ke UTI pada 19 April 2021 yang isinya meminta sanksi dicabut, dan jawaban klarifikasi disampaikan pihak Kampus pada 29 April 2021.

"Pihak kampus menyambangi kantor LBH dan menyebutkan tidak bisa memenuhi tuntutan para mahasiswa untuk mencabut seluruh SK DO dan skorsing yang telah diterbitkannya," katanya.

LBH menilai sanski yang diberikan ke mahasiswa diduga cacat prosedural karena pemberian sanksi dilakukan tanpa adanya teguran sama sekali, dan tidak bersifat kekeluargaan seperti apa yang telah di klaim oleh kampus.

"Bahkan penyampaian SK DO dan skorsing pun jauh dari cara-cara yang baik dan patut karena ada yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp saja, selain itu juga yang memberatkan adalah para mahasiswa sebelumnya sudah membayarkan uang kuliah (SPP/UKT) namun tak lama berselang justru mendapatkan sanksi, sudah terkena sanksi hilang uang pula," katanya.

Dari paparan LBH disebutkan mahasiswa yang terkena sanksi DO dan skorsing bukanlah didasarkan pada nilai IPK namun berdasarkan pada konsideran menimbang pada seluruh SK yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, berkaitan dengan seluruh aktifitas kegiatan HIMA Teknik Sipil yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat ekstrimisme dan radikalisme.

"Dalam bantahan dan klarifikasi yang diberikan oleh pihak kampus kepada LBH telah bertolak belakang dengan apa yang menjadi dasar pemberian sanksi kepada 9 mahasiswa berdasarkan SK. Terlebih perihal nilai, mahasiswa mengklaim tidak pernah mendapatkan IPK dibawah standar seperti apa yang dituduhkan oleh pihak kampus. Bahkan diantara mahasiswa tersebut justru pernah menjadi finalis dalam beberapa ajang perlombaan akademik di tingkat nasional," katanya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait