#BERITALAMPUNG#LIMBAHMEDIS

Usut Aktor Intelektual soal Limbah Medis di TPA Bakung

Usut Aktor Intelektual soal Limbah Medis di TPA Bakung
Ditreskrimsus Tipiter Subdit IV Polda Lampung melakukan penyelidikan di TPA Bakung. (Foto: MTVL/Putri Purnama)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Polisi harus mengusut tuntas siapa aktor intelektual dari kasus penemuan limbah medis di tempat pembuangan akhir (TPA) Bakung. Hal itu disampaikan Akademisi Fakultas Hukum Unila Budiono saat menjadi pembicara pada webinar bersama Walhi Lampung, Kamis, 4 Maret 2021.

Ia juga meminta Ditreskrimsus Polda Lampung memanggil aktor-aktor besar di balik kasus tersebut.

“Saya rasa ini bukan sekadar copot jabatan, kalaupun terbukti ada pelanggaran pidana, ya harus dipidana. Jangan hanya nanti yang kecil-kecil saja, tapi juga pemegang otoritasnya,” kata dia. Kamis, 4 Maret 2021.

Budiono menyayangkan adanya penemuan limbah itu di tengah-tengah masyarakat. Padahal, sekarang masyarakat dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Oleh sebab itu, kata dia, perkara ini bisa masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

“Di dalam UUD 45 itu pemenuhan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap HAM, dibebankan kepada negara yakni hak terlepas dari rasa takut dan mendapat perlindungan untuk hidup sehat,” ujarnya.

Budiono menyatakan jika dilihat dari pemaparan yang disampaikan oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, terlihat jelas siapa yang akan menjadi tersangka dan siapa yang menjadi aktor di baliknya. Menurutnya, ada proses pembiaran dalam kasus ini.

“Semua akan kawal terus kasus ini, jangan sampai tidak ada ujungnya atau sekadar pengangkut sampah saja yang terkena,” katanya.

Budiono menjelaskan pelanggaran yang sudah jelas dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas lingkungan hidup (DLH) maupun rumah sakit, salah satunya adalah proses pembiaran. Jika ditingkatkan ke penyidikan lebih tinggi, Budiono mengatakan kasus ini masuk dalam kejahatan gonosida atau perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sekelompok bangsa, ras, kelompok etnis, agama, dengan cara membunuh kelompok tersebut dan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental.

“Karena bisa saja limbah itu menyebarkan penyakit dan pemerintah membiarkan ini. Harus dikawal dengan serius, jangan sampai hilang begitu saja dan ini tugas bersama baik Walhi maupun DPRD Kota Bandar Lampung untuk mengawasinya,” ujar dia.

Menurut Budiono, barang bukti limbah medis di TPA Bakung yang telah diambil sebagian oleh Polda Lampung seharusnya bisa dijadikan landasan DLH untuk memberikan sanksi keras bagi rumah sakit Urip Sumoharjo. Bukan sebatas surat teguran yang terkesan seperti ‘akal-akalan’ saja.

“Saya terkejut kalau DLH memberikan surat teguran, ya harusnya jangan hanya surat teguran saja tapi memberhentikan sementara proses operasional RSUS. Kalau bisa langsung cabut izin operasionalnya dulu, biar ada ketegasan dan masyarakat melihat bahwa pemkot ini konsisten dan serius dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat,” kata dia.

Sebagai akademisi dan warga Bandar Lampung, ia berharap Polda Lampung melakukan penyelidikan secara proporsional dan profesional. Sehinga dengan cepat menemukan peristiwa hukumnya, peristiwa pidananya dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian ini.

“Ini kan lucu, ditengah gencar-gencarnya negara dalam penerapan protokol kesehatan ditengah gencarnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan tapi negara juga dalam hal ini Pemkot Bandar Lampung melakukan pembiaran padahal menurut hukum ini adalah kejahatan hak asasi manusia,” ujarnya.

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait